Network
WARTA PONTIANAK - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken tidak lagi mengikuti jejak pemerintahan Donald Trump yang mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai bagian dari wilayah Israel.
Walaupun demikian, Blinken, saat diwawancarai CNN, Senin 8 Februari 2021, mengatakan Dataran Tinggi Golan merupakan daerah yang penting bagi keamanan Israel.
Eks presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada 2019 memberi pengakuan resmi terhadap Dataran Tinggi Golan sebagai bagian dari kedaulatan Israel.
Baca Juga: Palestina Anggap ICC Terlambat, Israel: Kami Tolak Keputusan Itu
Israel menduduki paksa Dataran Tinggi Golan dari Suriah setelah perang di Timur Tengah pada 1967. Daerah itu pun dicaplok paksa oleh Israel pada 1981, meskipun langkah itu dikecam oleh banyak negara.
"Untuk kepentingan praktis, pengawasan atas situasi di Golan, menurut saya, masih jadi hal penting bagi keamanan di Israel," kata Blinken saat diwawancarai CNN.
"Pertanyaan terkait aspek hukum bisa jadi urusan lain dan seiring dengan berjalannya waktu jika situasi di Suriah berubah, itu sesuatu yang akan kami pertimbangkan. Namun, kita belum sampai ke arah sana," kata Blinken, dilansir dari Antara, Selasa 9 Februari 2021.
Baca Juga: Israel Mengekstradisi Wanita Pelaku 74 Tuduhan Kejahatan Seks ke Australia
Ia menambahkan Pemerintah Suriah, yang dipimpin oleh Presiden Bashar al-Assad, serta kelompok militan bersenjata yang didukung oleh Iran merupakan "ancaman serius" bagi keamanan Israel.
Penasihat Biden itu sebelumnya mengatakan ia tidak akan mencabut pengakuan resmi AS terhadap kedaulatan Israel di Golan. Blinken juga sempat menegaskan komitmen pemerintahan Biden akan mempertahankan Kedutaan Besar AS di Yerusalem.
Pemerintahan Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, bertentangan dengan kebijakan luar negeri AS sebelumnya.
Baca Juga: Usai Divaksin Pfizer, 240 Warga di Israel Malah Positif Covid-19
Biden bersama timnya mengatakan mereka akan memulihkan kembali hubungan dengan Palestina yang sempat putus saat pemerintahan Trump. Biden juga akan menyalurkan kembali bantuan dan menolak aksi-aksi sepihak, misalnya pembangunan pemukiman secara ilegal di daerah pendudukan.
Kegagalan Biden untuk menghubungi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memancing banyak pertanyaan di kalangan para ahli dan pengamat di Timur Tengah. Jika melihat ke dua pendahulu Biden, Obama dan Trump dapat berbicara langsung dengan Netanyahu beberapa hari setelah resmi menjabat.
Baca Juga: Menlu Palestina Sambut Baik KTT Uni Afrika, Ini Pesannya
Saat ditanya terkait masalah itu, Blinken mengatakan "saya yakin mereka akan meluangkan waktu untuk berbicara dalam waktu dekat ini".***
