Network
WARTA PONTIANAK - Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) telah mendukung mantan wakil Perdana Menteri Ismail Sabri sebagai kandidatnya untuk menjadi perdana menteri Malaysia berikutnya.
Saat ini partai-partai oposisi berusaha membangun dukungan untuk kandidat pilihan mereka menjelang batas waktu Rabu bagi anggota parlemen untuk memutuskan siapa yang harus mendapatkan pekerjaan.
Baca Juga: PM Malaysia Muhyiddin akan Menghadap Raja untuk Mengundurkan Diri Senin Besok
Raja Al-Sultan Abdullah telah memutuskan bahwa mayoritas perdana menteri berikutnya diuji di parlemen, menurut laporan media lokal yang mengutip Shafie Apdal, presiden partai oposisi Warisan Sabah.
Diketahui Ismail Sabri adalah wakil perdana menteri dan menteri pertahanan dalam pemerintahan Muhyiddin Yassin yang mengundurkan diri pada Senin di tengah pertikaian politik dan kemarahan publik atas penanganannya terhadap pandemi COVID-19.
UMNO dan partai-partai yang bersekutu dengannya menyepakati Ismail sebagai kandidat pilihan mereka pada pertemuan Selasa malam.
Partai-partai oposisi, sementara itu, memilih antara Anwar Ibrahim dan Shafie, mantan kepala menteri negara bagian Sabah di Kalimantan, kata Shafie kepada penyiar lokal Astro Awani.
Baca Juga: Malaysia Dapat Tambahan 10 Ribu Kuota Haji saat Lockdown, Begini Faktanya
elama 17 bulan menjabat, Muhyiddin berada di bawah tekanan terus-menerus untuk membuktikan mayoritasnya di parlemen sementara para pemimpin UMNO berulang kali mengancam untuk menarik dukungan mereka dari koalisi yang berkuasa. Pria berusia 74 tahun itu berhenti setelah mengakui pekan lalu bahwa dia tidak lagi menjadi mayoritas.
Raja, seorang raja konstitusional, bertemu dengan para pemimpin partai pada hari Selasa.
Setelah pertemuan itu, Anwar mengatakan kepada wartawan bahwa raja telah menekankan bahwa negara itu sedang menghadapi krisis politik dan konstitusional.
“Dengan melihat itu, semua pihak tampaknya telah mencapai konsensus yaitu untuk mengakhiri politik lama, dan fokus pada pembangunan negara,” tambahnya.
222 anggota parlemen negara itu memiliki waktu hingga pukul 4 sore untuk memberi tahu raja tentang pilihan mereka. Tidak jelas apakah akan ada mosi percaya di parlemen untuk mengkonfirmasi siapa pun yang terpilih sebagai perdana menteri baru.
Ismail, yang menjabat di pemerintahan yang dipimpin UMNO yang ditolak oleh pemilih dalam pemilihan Mei 2018, termasuk di antara sejumlah politisi senior UMNO yang tetap bersama Muhyiddin meskipun ada ancaman penarikan dari partai.
Dia juga menghadapi respons virus corona pemerintah memberikan pembaruan harian tentang penangkapan mereka yang melanggar aturan kesehatan dan revisi aturan penguncian dan karantina.
Baca Juga: Anwar Ibrahim Minta Raja Malaysia Hentikan Proklamasi Darurat
Pada September tahun lalu, dia mengatakan politisi dan rombongannya tidak perlu kembali dari kampanye pemilihan di Sabah untuk dikarantina. Pemilihan itu membantu menumbuhkan wabah yang masih sulit dikendalikan oleh Malaysia.
Koalisi Kesehatan Malaysia, sekelompok masyarakat kesehatan dan profesional terkemuka, meminta pemerintahan berikutnya untuk menjadikan pembatasan pandemi sebagai prioritas.
Pemerintah harus menunjuk profesional yang kompeten untuk menangani tanggapan COVID-19, meningkatkan transparansi, dan membingkai keputusan kebijakan berdasarkan bukti ilmiah.
Negara ini melaporkan 19.631 kasus baru pada hari Selasa sehingga total beban kasus menjadi 1,44 juta. Tambahan 293 orang meninggal.
“Rakyat dan sistem kesehatan semakin lelah,” kata Koalisi Kesehatan Malaysia dalam sebuah pernyataan.
Sehinga menutnya peran politisi harus menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah.
Baca Juga: Ada Ancaman Israel, Malaysia Kerahkan Tentara Tingkatkan Keamanan Negara
Kemarahan atas penanganan pandemi oleh pemerintah telah memicu meningkatnya ketidakpuasan di Malaysia. Para dokter junior keluar dari pekerjaannya pada 26 Juli dan terjadi protes yang jarang terjadi di Kuala Lumpur lima hari kemudian. Lain diharapkan akhir bulan ini.
Setelah polisi menanyai peserta dan komisaris dari Suhakam, komisi hak asasi manusia Malaysia, yang memantau rapat umum, kelompok hak asasi manusia mengatakan pemerintah berikutnya harus bergerak untuk memulihkan rasa hormat terhadap kebebasan berekspresi dan berkumpul.
“Pemerintah telah menanggapi gelombang kemarahan publik yang disebabkan oleh pertikaian politik dan penanganan resmi pandemi COVID-19 dengan membatasi kebebasan berbicara,” Rachel Chhoa-Howard, peneliti Malaysia untuk Amnesty International.
Menurutnya, dalam beberapa pekan terakhir ini juga meluas ke pertemuan damai. Di tengah krisis politik yang sedang berlangsung, pihak berwenang telah menggunakan undang-undang represif untuk menyelidiki atau menangkap tidak hanya aktivis, jurnalis dan pengunjuk rasa tetapi juga anggota oposisi politik dan masyarakat umum untuk memadamkan perbedaan pendapat. Sangat penting bahwa pemerintah berikutnya belajar dari masa lalu dan mengakhiri serangan terhadap kritikus damai.
Baca Juga: Bergantung dengan Tenaga Kerja asal Indonesia, Hasil Minyak Sawit di Malaysia Anjlok
Polisi juga telah memeriksa 107 anggota parlemen yang mencoba berbaris ke parlemen pada 2 Agustus setelah sesi pertama dalam beberapa bulan ditutup karena wabah COVID-19. Kelompok itu, termasuk Anwar dan mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad, dihadang oleh polisi anti huru hara.***
