WARTA PONTIANAK – Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) menyambangi Provinsi Kalimantan Barat, untuk melakukan pemantauan sekaligus berdialog bersama Gubernur Kalbar Sutarmidji mengenai permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pertemuan tersebut dilaksanakan di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Jumat 26 Maret 2021.
“Pertama kedatangan kami dalam rangka untuk melihat bagaimana penanganan PMI yang akan berangkat keluar negeri maupun juga ketika mereka pulang dari luar negeri ke Indonesia, melalui perbatasan negara kita di Kalbar,” ujar Wakil Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena kepada awak media.
Tidak hanya itu, dalam pertemuan tersebut, juga dibahas mengenai Provinsi Kalbar yang sangat membutuhkan Balai Latihan Kerja (BLK) atau pusat sertifikasi bagi para PMI.
“PMI kita yang ke luar negeri agar betul-betul dipersiapkan dengan berbagai hal, baik bahasa, teknis, memahami adat budaya setempat dan seterusnya,” kata Melki.
Baca Juga: Satgas Covid-19 Perbatasan Sudah Kirim Sampel PMI ke Dinkes Provinsi
Pembentukan BLK atau pusat sertifikasi keahlian yang benar-benar layak sangat diperlukan bagi Kalbar. Mengingat, Kalbar memiliki daerah perbatasan yang luas dengan negara tetangga.
“Untuk itu diskusi yang ditonjolkan pada hari ini kami tentunya akan membantu pemerintah Kalbar semampunya yang bisa kami lakukan bersama mitra kami di Jakarta untuk persiapan penanganan PMI yang akan keluar negeri dipersiapkan dengan baik melalui BLK atau semacam itu,” terangnya.
Disampaikan Melki, sinergisitas antara Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dengan Pemerintah Provinsi Kalbar sangat diperlukan dalam mengirimkan baik pemulangan para PMI.
Baca Juga: Mulai Hari Ini, Seluruh PMI yang Masuk Melalui PLBN Aruk Sambas Wajib Dikarantina dan Swab PCR
“Mesti duduk bersama lah. Kita mesti duduk bersama, berbicara berbagai data yang ada, berbagai kekuatan yang kita miliki, kita bersinergi bagaimana BP2MI di Kalbar dan BP2MI di pusat, Kementerian Luar Negeri, Pemda Kalbar dan semua pihak terkait. Ini harus bersama-sama agar PMI yang pergi maupun pulang inki betul-betul menjadi tanggungjawab kita bersama,” papar Melki. ***