WARTA PONTIANAK – Oprit jembatan gantung yang berada di Desa Durian Sebatang, Kecamatan Seponti Jaya, Kabupaten Kayong Utara yang amblas pada Minggu 3 Maret 2024 lalu, dikabarkan telah ditangani oleh Aparat Penegak Hukum (APH).
Apalagi berdasarkan pengakuan warga sekitar jembatan gantung jika sejak peristiwa tersebut, APH sudah mendatangi lokasi kejadian.
Diketahui, jembatan yang baru berumur dua tahun tersebut dikerjakan oleh PT Ananda Anabanua dengan menelan anggaran Rp5,5 miliar dari APBN tahun anggaran 2021 dan selesai dibangun di tahun 2022.
Kondisi tersebut menuai kritikan dari salah seorang tokoh masyarakat di Kecamatan Seponti Jaya, Syaeful Hartadin.
Ia meminta hal itu dapat menjadi pembelajaran dalam perencanaan pembangunan pemerintah kedepannya.
"Perencanaannya itu harus turun ke lapangan. Diuji semuanya dan baru dilaksanakan. Dan ketika dilaksanakan, baru diawasi. Sementara kita selalu menitikberatkan di pengawasan, tetapi kita lemah di perencanaan. Padahal yang paling penting adalah di perencanaan, karena di daerah kita ini, terutama di Seponti Durian Sebatang, struktur tanahnya tanah gambut, sehingga tidak asal bangun," jelas pria yang kerap disapa Ipung tersebut.
Ia lantas menyarankan kepada pihak Pemerintah, agar dapat melakukan perencanaan yang matang sebelum memulai sebuah pembangunan yang biasanya menelan anggaran yang tidak sedikit.
Baca Juga: KIP Sekolah: Jembatan Menuju Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas
"Mungkin ketika kawan-kawan Pemerintah baik daerah, provinsi, atau pusat, ingin memiliki sebuah pembangunan, mohon dikaji dulu secara matang, bangunan apa yang kira - kira cocok, spesifikasinya bagaimana, kan kita memiliki banyak sarjana - sarjana Teknik. Jadi, tidak asal buat, tidak asal copy paste," ungkapnya.
Ia juga sangat menyesalkan kejadian tersebut, karena diketahui jembatan gantung Durian Sebatang, merupakan akses satu-satunya yang dibangun pemerintah, sebagai penghubung masyarakat dari paket sebelas, ke desa induknya, Durian Sebatang.
"Urgen sekali untuk diperbaiki. Dan pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi harus cepat tanggap untuk segera memperbaikinya," pinta Ipung.
Pihak kepolisian melalui Humas Polda Kalbar saat ini belum bisa dikonfirmasi awak media. Sementara pihak Kejaksaan Negeri Ketapang melalu Kasi Intel Panter Rivay Sinambela menyarankan awak media datang langsung ke Kejari Ketapang.
"Saya masih di Jakarta. Dan kalau mau konfirmasi terkait urusan pekerjaan, silahkan ke kantor saja bang," tukasnya. ***