Network
Baca Juga: WALHI Sebut Bencana Banjir Akibat Perubahan Fungsi Hutan
“Penyusunan draft SK Pokja REDD+ beserta SOP nya, dan penyusunan Draft SK Target Penurunan Emisi,” papar Gusti.
Sementara di bidang penyusunan dokumen, Pokja REDD+ Kalbar telah melakukan penyusunan Dokumen Strategi Intervensi Penurunan Emisi (SIPE). Dokumen SIPE ini disusun sejak September 2019 lalu dan tuntas Desember 2020 ini.
Tidak hanya SIPE, Pokja REDD+ juga telah menyusun Identifikasi Desa Target Intervensi, Laporan MRV 2013-2018, Naskah Akademik Pembagaian Manfaat, Tagging RPHJP dan perhitungan emisi dari kebakaran hutan dan lahan.
Baca Juga: Pilkada 2020 Jadikan Momentum Perlindungan Hutan dan Gambut
“Untuk bidang pengembangan jejaring dan mobilisasi dana, Pokja REDD+ telah melakukan penyusunan Concept Note GCF bersama GIZ untuk Green Climate Fund, Proposal ke Under2 MoU, pengisian kuesioner CDP untuk Under2 MoU, penyusunan Logical Framework Analysis untuk proposal GCF, dan penyusunan draf Concept Note untuk RBP dan kajian untuk Pembiayaan Iklim,” papar Dekan Fakultas Kehutanan Untan ini.
Untuk bidang Public Awareness (kesadaran publik), Pokja REDD+ telah melakukan sosialisasi kegiatan Pokja terhadap Stakeholder, pembuatan website REDD+.
“Awal bulan Desember kemarin kita juga menggelar Konsultasi Publik. Lalu, melakukan ekspose Pencapaian dan Penyusunan Rencana Kerja, dan Publikasi dan Dokumentasi,” jelas Gusti.
Baca Juga: Dinas Lingkungan Hidup Siap Jemput Limbah Elektronik Warga
Di tempat sama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kalbar, Ir H Adi Yani MH menjelaskan, Pokja REDD+ Kalbar berada di bawah kendali dinasnya. Walau demikian, Pokja REDD+ merupakan gabungan sejumlah birokrasi, akademisi, dan NGO yang peduli terhadap isu lingkungan hidup.
