Network
"Ada juga yang melapor kepada Satgas tentang karyawannya yang terpapar corona. Tapi, jumlahnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, sangat sedikit," katanya.
Baca Juga: HUT PDI Perjuangan ke 48, Cornelis Imbau Patuhi Prokes dan Sosialisasikan Vaksin Covid-19
Suroto menduga hal itu sengaja dilakukan pihak perusahaan untuk mengurangi beban perawatan bagi karyawannya. Sebab, pemerintah telah mewajibkan semua perusahaan untuk merawat dan mengobati karyawannya yang melakukan isolasi karena terpapar virus corona.
"Mereka terkesan ingin lepas tanggungjawab," tutur Suroto.
Menurutnya, perusahaan seperti itu bisa dicabut izin operasionalnya untuk sementara waktu.
Namun kewenangan pembekuan izin operasional ada di Kementerian Perindusterian atas rekomendasi dari kepala daerah setempat selaku Ketua Satgas Covid-19 di daerahnya.
Baca Juga: Pemerintah Ajak Masyarakat Tak Ragu Ikuti Vaksinasi Covid-19
Dijelaskan juga, sejak Pandemi Covid-19 terjadi, Bupati Karawang telah menerbitkan Surat Edaran nomor 443-Dek/Diperindag/2020 tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Covid-19 di lingkungan industri dan kawasan industri di Kabupaten Karawang.
"Dalam surat edaran cukup jelas, pengelola pabrik wajib melaporkan jika ada karyawannya yang terpapar virus corona. Laporan dibuat selambat-lambatnya dalam waktu 1 kali 24 jam," kata Suroto.
Perusahaan yang tidak melapor, sehingga terjadi lonjakan orang yang postif corona bisa dikenai sanksi. Sanksi terberat adalah pencabutan izin operasional, hingga pandemi Covid-19 reda.***
