Network
WARTA PONTIANAK - Massa mahasiswa membawa selusin tuntutan saat menggelar aksi demo di gedung DPR Provinsi Kalbar, Jalan Ahmad Yani, Pontianak pada Senin 11 April 2022.
Selusin tuntutan itu disampaikan kepada Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kalbar Ir. H. Suryansyah, M.M.A dan sejumlah anggota Komisi III DPRD Kalbar yang bersedia beraudensi dengan sejumlah mahasiswa yang berdemo.
Baca Juga: Mahasiswa Bersama Ormas dan Tokoh Masyarakat di Kubu Raya Gelar Aksi Bagikan Takjil
Ketua BEM se-Kalimantan Barat Abdurrahman mengatakan, kegiatan ini bermaksud untuk menyampaikan dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat, khususnya terkait dengan persoalan-persoalan yang terjadi di Kalimantan Barat.
"Bagaimana langkah konkrit dari DPRD Provinsi Kalimantan Barat ke depannya agar dapat membawa sebuah perubahan, dan juga dapat memberikan solusi yang konkrit terkait dengan permasalahan yang dialami oleh masyarakat," ujarnya.
Abdurrahman menyebut, masyarakat dihadapkan oleh persoalan yang serius, yakni persoalan pangan hingga sosial.
Baca Juga: Aksi Seorang Tahanan di Rutan Kapuas Hulu yang Kabur Viral di Medsos
Pemerintah juga dikatakannya mencari eksistensi untuk sebuah jabatan, tanpa memberikan solusi yang konkrit untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
"Situasi ini dirasakan oleh seluruh kalangan dan lapisan rakyat Indonesia. Maka dari itu kami membawa selusin tuntutan kepada perwakilan rakyat untuk dapat dilakukan langkah konkrit serta solusinya," tegasnya.
Adapun sejumlah tuntutan yang dibawa Mahasiswa FKBK saat audiensi adalah sebagai berikut :
1. Menuntut Pemerintah Daerah Kalimantan Barat untuk lebih memperhatikan persoalan minyak goreng yang terjadi saat ini.
2. Meminta kepada Pemerintah untuk menekan tingginya harga Minyak Goreng.
3. Menuntut Pemerintah agar lebih memperhatikan koprasi dalam penangan kenaikan harga barang di Kalimantan Barat.
4. Turunkan harga BBM dan optimalkan subsidi dari realokasi APBN.
5. Meminta kepada Pemerintah agar dapat memastikan pasokan BBM di Kalimantan Barat tetap stabil.
6. Menolak kenaikan PPN 11%.
7. Meminta Pemerintah agar dapat menstabilkan harga pangan.
8. Meminta kepada pemerintah untuk memastikan agar tidak membongkar pasang kebijakan yang tidak menuai hasil yang positif untuk rakyat.
9. Menolak wacana penundaan Pemilu di tahun 2024.
10. Menolak wacana perpanjangan Priode Presiden Republik Indonesia, yang di wacanakan menjadi 3 priode.
11. Menuntut Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat lebih tegas terhadap pencegahan kebakaran hutan dan lahan diwilayah Kalimantan Barat.
12.Meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk lebih serius dalam penangan kasus stanting di daerah Kalimantan Barat.
Melalui tuntutan tersebut diharapkan dapat mendesak anggota DPRD untuk melakukan aksi konkrit menyangkut kepentingan masyarakat.
Baca Juga: Panen Perdana Persawahan Padi Simpang Keramat
Sementara, Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kalbar Ir. H. Suryansyah, M.M.A mengatakan, pada prinsipnya pihaknya akan menindaklanjuti segera apa yang menjadi tuntutan mahasiswa.
"Tuntutan ini akan kami tindak lanjuti sesuai dengan mekasnisme yang ada," ujarnya.
Selain itu, massa mahasiswa juga berharap agar audiensi yang dilakukan, dapat menghasilkan langkah-langkah yang bisa membantu masyarakat Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat terkait melalui segala kebijakan dan kondisi yang dialami saat ini.***
