Network
WARTA PONTIANAK - Bupati Landak Karolin Margret Natasa memberikan pembinaan bagi sejumlah guru dan kepala sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di dua kecamatan sekaligus yakni Kecamatan Sengah Temila dan Kecamatan Sebangki, Senin 18 April 2022.
Dalam acar itu Karolin mengatakan bahwa faktor penentu meningkatnya mutu pendidikan tergantung kualitas sumber daya manusia yang ada di sekolah yakni para guru dan kepala sekolah dalam memberikan program pendidikan di sekolah.
Baca Juga: Tekan Kasus Stunting, Karolin Kunjungi Desa Rabak
"Kepala sekolah sebagai pemimpin berperan penting dalam membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, salah satu kendala dalam hal ini yakni kurangnya pemahaman akan tugas dan tanggungjawab yang harus dilakukan. Baik manajerial, pengembangan kewirausahaan maupun supervisi disekolah itu sendiri," ujarnya.
Dirinya mengingatkan bahwa sekolah yang bermutu juga harus selaras dengan manajerial yang baik dan sesuai aturan yang ada.
Baca Juga: Beri Arahan Kepala Sekolah dan Guru di Landak, Karolin Ingatkan Tujuh Hal Ini
"Terlebih saat ini untuk memiliki sekolah yang bermutu pastinya diikuti dengan manajerial yang baik juga. Misalnya data dapodiknya harus sesuai dengan keadaan disekolah, pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus sesuai dengan peruntukkan dan sesuai aturan yang berlaku oleh sebab itu kita juga melibatkan pihak Inspektorat supaya Bapak dan Ibu dapat belajar bagaimana caranya mengelola bantuan supaya tidak melanggar hukum," terangnya.
Karolin juga meminta para Kepala Sekolah untuk aktif dalam memperbaiki mutu pendidikan disekolahnya masing-masing.
"Sekolah kita adalah tanggungjawab kita, oleh sebab itu Saya mengajak kepala sekolah untuk aktif dalam membenahinya. Baik buruknya sekolah kita maka itu cerminan kita yang berada didalamnya," ungkapnya.
Terakhir dirina juga mengingatkan para Kepala Sekolah untuk berhati-hati untuk mengelola bantuan, hal ini disampaikannya lantaran saat ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah memiliki legalitas dalam mengaudit dana BOS.
