Network
"Kebetulan saya di hari yang sama bersama bapak Bupati menghadiri penyerahan hasil BPK perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, yang tak bisa diwakilkan. Cuma yang disayangkan OPD - OPD terkait, padahal waktu itu ada jadwal rapat RDP di DPRD, seharusnya pimpinan daerah seperti Ketua DPRD dan Bupati sudah hadir, mereka (OPD yang tergabung TAPD) tak perlu hadir, mereka harus hadir rapat RDP yang sudah dijadwalkan di DPRD. Mekanisme ini sudah ditangani oleh pansus, saya tetap menerima hasil yang disepakati pansus," tuturnya.
Baca Juga: DPRD Sambas Siapkan 3 Pansus Bahas 5 Raperda
Terpisah, anggota Pansus Sukardi saat dikonfirmasi mengatakan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan ketidakhadiran Bupati Kayong Utara, namun seharusnya OPD yang tergabung di dalam TAPD, seperti Bappeda, Badan Keuangan Daerah seharusnya hadir saat RDP LKPj.
"Bappeda, Keungan tidak hadir sehingga kita tidak mendapatkan gambaran jelas terkait catatan yang kita temukan, diantaranya pembangunan trotoar, temasuk RPJMD yang tertuang divisi misi Bupati. Kita tidak ada gambaran jelas," ungkap Sukardi.
Selain itu, dirinya juga mempertanyakan penerimaan tenaga honor yang masih terus terjadi, padahal secara aturan yang dikeluarkan Kemenpan RB, tidak ada lagi penambahan tenaga honor, yang akan diubah menjadi formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak(P3K). Ditambah lagi lanjut Sukardi, kondisi APBD pada Bulan Maret 2023 berstatus rendah.
Baca Juga: Polres Sambas Gagalkan Dugaan Praktik Penimbunan Ratusan Liter BBM Bersubsidi di Galing
"Ini pengelolaan pemerintahannya kita anggap gagal, dari sedang kerendah. Dipemerintahan sebelumnya, dari rendah ke sedang, ini malah menurun," tegasnya.
Ia pun meminta Pimpinan DPRD untuk kembali menjadwalkan pemanggilan kepada OPD terkait, khususnya OPD yang memang masuk di dalam TAPD, sehingga catatan - catatan pansus terhadap LKPj dapat terjawab dengan utuh.
"Kalau tidak hadir berarti asumsi kita selama ini betul," tutupnya. ***
