Network
Selain itu, dijelaskan H Abu Bakar, Pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2021, mendapat apresiasi dan perhatian penting dari DPRD Kabupaten Sambas. Kata dia, terdapat beberapa masukan dari BNPP untuk daerah dalam mendukung program pembangunan perbatasan.
"BNPP RI mendorong agar kedepannya, Kabupaten Sambas memiliki struktur organisasi yang khusus menangani Perbatasan. Mereka memang menyarankan agar dibentuk Nomenklatur Badan Pengelola Perbatasan ditingkat Daerah," ujar H Abu Bakar.
Hal senada juga dikemukakan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sambas, Lerry Kurniawan Figo. Kata dia, hasil masukan dari BNPP lainnya bagaimana mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan.
"Kita bersyukur, Kab Sambas menjadi sasaran dari Inpres Nomor 1 tahun 2021 lalu. Walau sekarang sudah habis masa berlaku Inpres tersebut, dampak positif dari penerapan Inpres dimaksud, Perbatasan Kab Sambas memiliki beberapa dukungan Sarana Prasarana yang potensial, saran dari BNPP, sekarang tinggal bagaimana Daerah memberikan perhatian pada upaya-upaya peningkatan pertumbuhan ekonominya lagi," tutur Figo.
Baca Juga: Jaga Keamanan dan Kestabilan Ekonomi di Perbatasan, Kepolisian Lakukan Border Policing
Diakui dia, pengembangan perbatasan di Wilayah Kabupaten Sambas, memang masih terdapat kendala tertentu seperti masih banyaknya wilayah yang masuk hutan kawasan dan lain sebagainya.
"Termasuk tantangan belum adanya nomenklatur khusus yang fokus pada pengelolaan perbatasan. Saran BNPP RI, memang diperlukan badan pengelola perbatasan tingkat daerah. Ini akan menjadi perhatian kami dilegislatif, bagaimana nantinya ini menjadi point penting untuk kami sampaikan ke Pemerintah daerah," tegas Figo. ***
