Network
WARTA PONTIANAK - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menilai secara umum pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berjalan baik. Bahkan berdasarkan dari Kepala Satgas Covid-19, protokol kesehatan cukup dipatuhi, terutama oleh pemilih dan kontestan Pilkada.
“Kita lihat juga dari sisi penularan Covid, data dari Kasatgas Covid saya kira data yang patut kita pegang, reliable, dan saya kira Menkopolhukam langsung mengikuti langsung di hari H. Data dukungnya juga sangat jelas dari semua daerah, kepatuhan pada protokol Covid pada saat pemungutan suara itu adalah berkisar antara 89-96 persen, artinya relatif cukup dipatuhi dengan baik," kata Mendagri saat memberi sambutan di acara Rapat Refleksi dan Proyeksi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang digelar di Amarta Ballroom Hotel Melia Purosani Yogyakarta, Senin 14 Desember 2020.
Dalam rapat koordinasi secara virtual ini, Mendagri mengatakan bahwa semua dapat melihat daerah Pilkada dengan daerah yang non-Pilkada tidak terlalu banyak jauh berbeda. Artinya tidak terjadi lonjakan penularan di daerah Pilkada. Justru di daerah-daerah Pilkada banyak daerah yang data merahnya menurun, data oranyenya yang meningkat.
Baca Juga: Setelah Divaksin Covid-19 di UAE, Dubes Husin Mengaku Sehat
"Tapi kalau kita lihat daerah yang tidak ada Pilkada juga sama, artinya ada tidak adanya Pilkada bukan menjadi faktor utama untuk peningkatan penularan Covid-19, tetapi kepatuhan protokol, apakah ada Pilkada ataukah tidak ada Pilkada tapi ada kerumunan yang lain itu bisa meningkatkan penularan Covid-19," katanya.
Mendagri menambahkan, satu faktor yang mendapatkan apresiasi banyak pihak terkait hari pemungutan suara Pilkada adalah adanya pelaksanaan pemungutan suara yang relatif tertib. Tertib ini karena diatur jam undangan pencoblosannya.
Menurut Mendagri ini merupakan hal baru. Maka layak jika semua pihak memberikan apresiasi kepada Ketua KPU dan jajaran KPU yang telah membuat terobosan baru ini.
“Karena dengan diatur jam seperti gaya rumah sakit dokter appointment itu membuat kerumunan tidak terjadi dan kemudian ketegasan dari aparat baik Polri, TNI, Satpol PP, Linmas ini juga untuk masyarakat yang sudah memberikan hak pilih langsung pulang, yang tinggal hanya saksi-saksi itu juga membuat tidak terjadi kerumunan yang berarti,” katanya.
Baca Juga: Kamu Kangen dan Sedang Ingin Mengambil Hati Pasangan? Coba Nyanyiin Lagu Payung Teduh yang Satu Ini
Meskipun di Sumba Timur kemudian di Luwu Utara terjadi kerumunan. Makanya, dia memohon kepada Bawaslu agar bisa melakukan langkah atau tindakan. Termasuk Polri juga bisa memberi teguran atau tindakan-tindakan lain yang diperlukan sesuai aturan. “Harus ada ketegasan," kata Mendagri.
Terobosan-terobosan yang dibuat oleh penyelengara Pemilu ini, lanjut Mendagri, juga didukung oleh semua Forkopimda. Baginya ini sangat luar biasa. Sehingga pada saat hari pemungutan suara relatif aman dan lancar.
Partisipasi pemilih juga seperti disampaikan oleh Ketua KPU mencapai 75,83 persen. “Ini masih dinamis, masih bergerak, tapi per hari ini 75,83 persen. Ini menjadi catatan tersendiri bagi kita," katanya.
Baca Juga: YoutubeDown Jadi Trendik Topik di Twitter
Seperti diketahui, kata Mendagri, pada tahun 2020 ini terdapat 96 negara yang melaksanakan pemilihan. Baik itu nasional atau lokal. Dari 96 negara ini, pemilihan terbesar adalah Amerika Serikat. Kedua adalah Indonesia dengan potensi pemilih adalah 100,3 juta.
"Maka kalau yang hadir 75,83 persen artinya hampir 76 juta masyarakat Indonesia ini. Kami kira ini adalah suatu hal yang patut kita banggakan sebagai bangsa bahkan mungkin ini dengan adanya model-model baru baik kampanye daring. Kemudian juga pengaturan jam yang membuat tidak terjadi kerumunan, petugas TPS menjadi lebih ringan karena ritmenya konstan. Tidak terjadi penumpukan, karena konstan membuat mereka lebih ringan untuk bekerja," katanya.
Menurut Mendagri, model atau terobosan dalam Pilkada Serentak 2020 mungkin bisa menjadi model untuk Pilkada atau Pemilu di tahun-tahun ke depan. Mendagri juga mengaku, sudah meminta kepada Dirjen Otda Kemendagri agar nanti bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu untuk membuat satu produk buku tentang pelaksanaan Pilkada 2020 ini.
"Karena ini pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia, kita menghadapi di tengah pandemi semenjak 1945. Kemudian kita bisa jadikan juga model ini disampaikan kepada negara-negara lain," katanya. ***
