Network
WARTA PONTIANAK - Upaya Menteri BUMN Erick Thohir yang melaporkan dugaan korupsi dana pensiun (dapen) BUMN bermasalah ke Kejaksaan Agung (Kejagung) didukung penuh oleh Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi.
Intan mengatakan, Menteri BUMN dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR telah menyampaikan soal penyalahgunaan dugaan dana pensiun. Untuk itulah, ia pun mengapresiasi tindak lanjut persoalan itu, dengan hadirnya Erick Thohir yang menyerahkan laporannya ke Kejaksaan Agung.
"Kami menuntut agar permasalahan ini segera dituntaskan, karena menyangkut hak-hak ribuan karyawan," katanya menegaskan, Selasa 3 Oktober 2023 seperti dikutip dari Antara.
Baca Juga: Nekat Tumpangi Truk, Puluhan Pelajar Diamankan Polisi di Kalideres
Menurut dia, dugaan adanya tindak pidana korupsi pada dapen beberapa BUMN, bisa berdampak besar bagi kinerja perusahaan dan kerugian negara.
"Harus ada efek jera bagi pelakunya, karena telah merugikan para pensiunan karyawan BUMN dan keluarganya. Salah kelola dana pensiun harus diusut tuntas," pesannya.
Intan Fauzi mengungkapkan, data terakhir di tahun 2022 terdapat 48 Dana Pensiun Manfaat Pasti (Dapen) BUMN dengan total peserta tercatat 674.100 orang. Dari jumlah peserta itu, tercatat 77 persen sudah memasuki masa pensiun.
Sayangnya, lanjut Intan, dari 48 Dapen BUMN hanya 14 Dapen BUMN yang memiliki tingkat Rasio Kecukupan Dana (RKD). Sementara 34 Dapen BUMN lainnya memiliki RKD di bawah 100 persen. RKD sendiri merupakan parameter yang mencerminkan kemampuan daya bayar perusahaan kepada para peserta atau pensiunan.
Baca Juga: Sesi Tahunan AALCO ke-61 di Indonesia akan Bahas Isu Hukum Kepentingan Asia dan Afrika
