Network
WARTA PONTIANAK - Pemerintah membuat masyarakat kebingungan soal vaksin Covid-19 karena informasinya simpang siur.
Kepala Biro Hukum, Pembinaan, dan Pembelaan IDI dr. H. Nazrial Nazar mengatakan banyak pengumuman pemerintah yang tumpang tindih terkait vaksin Covid-19.
Oleh karena itu, pemerintah selaku regulator vaksin Covid-19 di Indonesia harus memberi penjelasan yang lebih lugas pada publik agar masyarakat tidak bingung.
Menurut dr. Nazar, informasi paling membingungkan ialah soal dimajukannya jadwal vaksinasi Covid-19.
Pemerintah menyebut akan mulai memvaksinasi masyarakat pada November 2020 mendatang.
Anehnya, pemerintah akan menggunakan vaksin impor yang bukan diuji di Indonesia. Padahal, pengujian klinis tahap III di Indonesia masih terus berlangsung.
"Nah, dua itu saja, bung Dani, itu menyebabkan, katakanlah bahasa Papuanya, membuat orang confuse (bingung), seawam apapun orang," tutur dia dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal YouTube Indonesia Lawyers Club.
Baca Juga: Gambar Kartun Nabi Muhammad di Prancis Dikecam Arab Saudi
"Ini yang tidak boleh ada, ini yang menyebabkan rasa percaya oleh penerima akan menurun," imbuhnya.
Lebih lanjut, dr. Nazar pun mengungkap bahwa situasi tersebut bisa mencederai niat baik pemerintah menyelamatkan masyarakat.
Padahal, tugas menyelamatkan kesehatan masyarakat lewat vaksinasi disebut pemerintah sebagai amanat konstitusi.
Ia pun tak ingin pemerintah mengelak dengan mengatakan 'Oh, itu salah terjemah/tafsir'.
"Ndak bisa begitu, secara psikososial, harus kita yang menjelaskan! Dalam hal ini regulator (pemerintah)," tegas dr. Nazar.
Spesialis bedah itu menyebut kalau tak sebaiknya publik maupun pemerintah menyalahkan media soal simpang siur informasi Covid-19.
Justru, kata dr. Nazar, pers seharusnya diajak untuk ikut berkontribusi memberikan penjelasan di publik.
Baca Juga: Pemuda Kekinian Tak Cuma Bermain Game, Tapi Ciptakan Prestasi di E-Sport
Dengan demikian, ia menyimpulkan misinformasi di publik selama ini muncul karena pemerintah mengumumkan seolah-olah vaksin harus diimpor secepatnya.
"Begitu datang, itu akan diimplementasikan, akan dipergunakan. Ini berbahaya untuk penerima (vaksin), bukan kita (tenaga kesehatan)," tegas dr. Nazar.
"Ini sangat tidak menguntungkan kalau enggak mau disebut berbahaya," imbuhnya.
Salah satu faktanya muncul pada Senin 19 Oktober 2020 ketika laboratorium Kementerian Kesehatan menyebut vaksinasi 'seakan-akan' mulai dijalankan.
Pernyataan resmi ini membuat tenaga kesehatan bingung dan kurang yakin dengan langkah pemerintah melakukan vaksin.
Dokter Nazar pun menegaskan bahwa IDI hanya akan menunggu keputusan BPOM karena mereka percaya pengawasan lembaga tersebut berkaitan dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).***
