Utang Luar Negeri RI Capai 408,5 Miliar Dolar AS Diakhir Triwulan III-2020

- 16 November 2020, 13:00 WIB
Ilustrasi utang
Ilustrasi utang /pixabay/

WARTA PONTIANAK - Pada akhir triwulan III-2020, Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tercatat 408,5 miliar dolar AS, terdiri dari ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) 200,2 miliar dolar AS dan sektor swasta (termasuk BUMN) 208,4 miliar dolar AS.

Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ULN Indonesia pada akhir triwulan III-2020 tercatat 3,8 persen (yoy) turun dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,1 persen (yoy), terutama dipengaruhi oleh transaksi pembayaran ULN swasta.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Onny Widjanarko dalam info terbarunya menjelaskan, pada akhir triwulan III 2020 ULN pemerintah tercatat 197,4 miliar dolar AS atau tumbuh 1,6 persen (yoy), turun dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 2,1 persen (yoy).

Baca Juga: Waduh! Australia Beri Pinjaman 15 T ke Indonesia, Utang Negara Semakin Numpuk?

Perlambatan pertumbuhan ini sejalan dengan penyesuaian portofolio di pasar SBN Indonesia oleh investor asing akibat masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

Namun demikian perlambatan ULN tersebut tertahan oleh penerbitan Samurai Bond di pasar keuangan Jepang. Termasuk penarikan sebagian komitmen pinjaman dari lembaga multilateral pada triwulan III-2020 yang merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga portofolio pembiayaan untuk menangani pandemi Covid-19 dan pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Onny mengatakan, seperti diberitakan Galamedianews.com berjudul "Utang Luar Negeri RI Terus Tumbuh, Angkanya Capai 408,5 Miliar Dolar AS" ULN pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas.

Baca Juga: 15 Negara yang Sepakati Perdagangan Bebas Terbesar Dunia dinilai Untungkan China

Di antaranya mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,7 persen dari total ULN pemerintah), sektor konstruksi (16,6 persen), sektor jasa pendidikan (16,5 persen), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (11,8 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (11,5 persen).

Halaman:

Editor: Faisal Rizal

Sumber: Galamedia


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x