WARTA PONTIANAK - Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menuding ada sebuah gerakan politik yang ingin menggulingkan dirinya sebagai Ketum partai berlambang mercy tersebut.
Berdasarkan laporan dari pimpinan dan kader partai Demokrat di seluruh Indonesia, AHY menyebut, manuver politik tersebut berencana untuk mengambil alih kekuasaan pimpinan partai Demokrat secara inkonstitusional.
"Kami melihat adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya paksa pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional, yang tentunya akan mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY di Jakarta.
Baca Juga: Ini Alasan KPK Lakukan Rekonstruksi Korupsi Bansos
AHY menyebut, beberapa hari yang lalu, pihaknya menerima laporan dari pimpinan maupun kader partai Demokrat baik di pusat, daerah maupun cabang, tentang adanya manuver politik yang dilakukan secara sistematis oleh pihak luar dan internal partai.
"Pelaku gerakan atau manuver politik inkontitusional terdiri dari 5 orang, 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat kasus korupsi," ujarnya.
Satu mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu, lanjut AHY, sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan.
"Kami pun sudah mengkonfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan pelaku manuver politik yang diduga merupakan pejabat tinggi di pemerintahan tersebut," ujar AHY.
Baca Juga: Bisa Rusak Kualitas Hidup, BNN: Jauhi Narkoba!
Ia menjelaskan, bahwa para pimpinan dan kader Demokrat dari seluruh Indonesia yang melaporkan gerakan manuver politik secara paksa tersebut, merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat, baik melalui telepon ataupun pertemuan secara langsung.
"Pengambilalihan posisi Ketum Partai Demokrat, akan dijadikan alat untuk jalan atau kendaraan sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," ujar AHY.
Para pelaku yang akan melakukan manuver politik secara paksa ini, jelas AHY, berencana akan mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB), sehingga konsep dan rencana yang mereka cetuskan akan dianggap sah secara konstitusional.
Dalam gerakan politik ini, juga menargetkan 360 orang pemegang suara, yang akan dikondisikan dengan sejumlah imbalan uang dalam jumlah yang besar. Diduga para pelaku juga mengklaim telah mendapatkan dukungan dari sejumlah pejabat tinggi negara lainnya.
Baca Juga: Rejang Lebong Digempur Narkoba, Ini Kata Polisi
"Namun, saat ini, Kami masih berkeyakinan rasanya tidak mungkin cara yang tidak beradab ini dilakukan oleh para pejabat negara, yang sangat kami hormati, dan yang juga telah mendapatkan kepercayaan dari rakyat," tutur AHY.
Ia pun berharap, agar gerakan politik ini tidak benar, namun dari kesaksian dan testimoni yang dihimpun dari para kader Partai Demokrat menyebutkan, bahwa manuver politik akan dilakukan. Gejala ini pun, sudah diketahui oleh AHY sejak satu bulan yang lalu.
"Kami pun sudah melakukan penyelidikan secara mendalam terhadap gerakan politik secara paksa ini," ujarnya.
Dalam hal ini, AHY mengatakan, bahwa rencana manuver politik secara paksa akan diterus dicegah, demi untuk mempertahankan kedaulatan dan kehormatan Partai Demokrat.
"Kami yakin, tidak ada satu pun pemimpin partai politik yang rela diambil alih kekuasaannya secara inkonstitusional, oleh pihak manapun," ujarnya.
Namun dalam upaya mempertahankan kedaulatannya, AHY memastikan akan menempuh jalur dengan mengindahkan konstitusi dan undang-undang, pranata hukum serta ikhtiar politik, yang bertumpu pada nilai-nilai keadilan, moral dan etika.***