Ridwan Kamil Dijagokan Calon Ketum dalam KLB Demokrat, Politisi : Mereka Jadi Semakin Kerasukan Saja Ya

4 Maret 2021, 06:05 WIB
Ridwan Kamil dijagokan calon Ketum Partai Demokrat untuk gantikan AHY dalam KLB /Tangkapan layar Instagram @ahyforall dan @ridwankamil /Dody Luber

WARTA PONTIANAK - Desakan untuk menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) guna menggulingkan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat terus digaungkan oleh sejumlah pendiri partai berlambang Mercy tersebut.

Bahkan, para pendiri partai tersebut telah menyiapkan beberapa calon Ketum yang digadang-gadang akan menggantikan posisi AHY dari puncak pimpinan Partai Demokrat.

"Hingga saat ini sudah ada banyak nama yang diwacanakan untuk menggantikan AHY," ujar Darmizal, salah satu pendiri Partai Demokrat seperti dikutip Warta Pontianak dari Antara. 

Tak hanya Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang digadang-gadang akan menjadi calon Ketum Partai Demokrat dalam KLB. Namun, Darmizal menyebutkan, ada beberapa nama yang juga akan dicalonkan, seperti Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor dan Ketum Partai Emas Hasnaeni.

Baca Juga: Desak KLB Digelar Upaya Gulingkan AHY, Demokrat Jabar : Mereka yang Ngotot adalah Gerombolan Liar

Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Asep Wahyuwijaya menyebut, bahwa Gubernur Jabar Ridwan Kamil tak mungkin masuk dalam pusaran polemik yang membelit tubuh Partai Demokrat saat ini.

"Kalau menurut saya secara pribadi, saya yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak mungkin Kang RK (Ridwan Kamil) mau masuk ke dalam pusaran tetabuhan para politisi liar itu. Mengapa mereka jadi semakin kerasukan saja ya," kata Asep Wahyuwijaya, ketika dimintai pendapatnya tentang kabar Ridwan Kamil yang masuk dalam pusaran polemik Partai Demokrat pada Rabu, 3 Maret 2021.

Sebelumnya, telah beredar kabar bahwa Gubernur Jabar Ridwan Kamil atau yang akrab disapa Kang Emil digadang-gadang dijagokan sebagai calon Ketum Partai Demokrat dalam KLB yang bakal digelar oleh para pendiri partai guna menggantikan AHY.

Baca Juga: Rugikan Negara Rp500 Juta Lebih, Terdakwa Korupsi Divonis Setahun, Kajari Tobasa: Banding!

Meski demikian, politisi yang juga Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jabar itu mengaku telah mendapatkan informasi, bahwa Ridwan Kamil menolak sejumlah tawaran untuk memimpin partai di Jabar beberapa waktu lalu.

Untuk itulah, politikus Demokrat ini meyakini bahwa Ridwan Kamil tidak mungkin mengincar posisi pimpinan di Partai Demokrat.

"Dan saya mendengar info bahwa Kang Ridwan Kamil ditawarin jadi pimpinan partai di Jabar saja nggak mau, apalagi di feit acompli. Jadi, Insya Allah, saya yakin Kang Emil tidak akan terjebak oleh gumaman halusinasi gerombolan liar itu," ujarnya.

Baca Juga: 5 Fakta Ini Buktikan SBY Adalah Pendiri Partai Demokrat, Netizen: Ketum dan Sekum Anak-anaknya!

Asep juga menilai, klaim pendiri Partai Demokrat yang mengaku mengantongi 80 persen dukungan DPC adalah sebagai hal yang mengada-ada.

"Wah, DPC dan DPD yang mana? Setahu saya semua Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia sudah berikrar dan solid bersama Ketum AHY dan jajarannya. Jangan-jangan, malah yang disampaikan adalah DPD yang abal-abal," katanya.

Ia menegaskan, bahwa penyelenggaraan KLB yang tertuan dalam AD/ART Partai Demokrat disebutkan wajib memenuhi syarat adanya permohonan dari DPC dan DPD dalam jumlah tertentu serta mengharuskan adanya persetujuan Majelis Tinggi Partai (MTP).

Baca Juga: Soal Tujuh Kader Demokrat Dipecat Karena Langgar AD ART, Dede Yusuf : Bentuk Penegakan Disiplin Partai

"Jadi pertanyaan saya, DPC dan DPD yang mana, lalu dimana juga posisi persetujuan MTP-nya. Ini bukan masalah dinasti atau bukan, ini masalah ketentuan internal partai yang sudah disahkan oleh negara melalui Kemenkum HAM," katanya.

Oleh karena itu, kata Asep, mereka yang ngotot menggelar KLB bisa dipastikan merupakan gerombolan liar, karena apa yang dilakukan di luar aturan yang sudah disahkan oleh negara.

"Mengapa jadi gerombolan liar? karena ada problem mendasar lainnya yang menyangkut legitimasi penyelenggaranya. Bagaimana mungkin ada orang yang sudah dipecat sebagai kader dari partai yang sah dan diakui negara, tapi malah merasa berhak menyelenggarakan KLB," ujarnya.***

Editor: Y. Dody Luber Anton

Sumber: ANTARA

Tags

Terkini

Terpopuler