WARTA PONTIANAK – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) membuat sebagian masyarakat di Kalbar menjadi resah terhadap dampak yanh ditimbulkan. Terlebih bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) di Kota Pontianak.
Salah satunya adalah Irfan Noor Yadi, seorang pelaku UMKM yang menjual makanan cemilan yang mengeluh terjadinya kenaikan BBM beberapa waktu lalu.
Ia mengklaim, jika kenaikan BBM ini sangat merugikan bagi para pelaku UMKM seperti dirinya.
Pasalnya selain harga bahan pokok untuk produksi mengalami kenaikan, biaya oerasional untuk marketing juga akan bertambah.
“Awal dari kenaikan BBM yang kami rasakan adalah belanja bahan pokok sudah mulai naik. Belum lagi biaya produksi yang ikut naik, belum lagi untuk biaya pemasaran,” ujarnya, Rabu 7 September 2022.
Dampak dari kenaikan harga BBM ini sangat disayangkan, karena sebagai pelaku UMKM, Irfan harus menggaji karyawannya. Terlebih dalam memasarkan produknya, Irfan harus mempekerjakan karyawan untuk mengantar ke toko.
Baca Juga: Perkuat Peran Jurnalis dalam Perkenalkan Produk UMKM Tanaman Pangan dan Hortikultura
“Kami punya 4 karyawan yang harus dipikirkan. Belum lagi untuk biaya operasional mengantar produk kami ke toko, pasti akan bertambah, belum lagi menagih hasil penjualan ke toko lainnya, tentu biaya akan bertambah, belum lagi menggaji karyawan,” tambahnya.
Sejak terjadinya kenaikan harga BBM, membuat Irfan harus memutar otak guna menutup seluruh biaya produksi dan laba keuntungan yang didapat.
“Kami susah untuk menaikkan nilai harga produk kami, karena persaingan dagang yang membuat kami tidak bisa menaikkan harga semaunya. Apalagi sudah banyak makanan cemilan dari pabrik yang produksinya bisa banyak dan menutup biaya produksi, ini yang akan kami cari solusi,” tuturnya.
Baca Juga: UMKM Pontianak Sudah Tersebar di Berbagai Daerah
Kedepannya dengan kenaikan harga BBM sendiri, Irfan berniat untuk mengubah komposisi produk makanan cemilannya agar menutupi seluruh biaya produksi yang dikeluarkan.
“Mungkin nanti akan kami kurangi takaran untuk perbungkusnya. Namun, yang pasti kami tetap meminta pemerintah agar mengkaji kembali kebijakan tersebut agar para pelaku UMKM rumahan tidak guliung tikar,” tutupnya. ***