Network
WARTA PONTIANAK - Menyusul kudeta dan penahanan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, Junta Myanmar memblokir Facebook dan layanan perpesanan lainnya untuk memastikan stabilitas negara pada hari Kamis 4 Februari 2021.
Langkah untuk membungkam aktivis online dilakukan setelah polisi Myanmar mengajukan tuntutan terhadap pemenang Nobel Perdamaian Suu Kyi karena mengimpor peralatan komunikasi secara ilegal, dan ketika tekanan internasional tumbuh pada junta untuk menerima hasil pemilu November yang dimenangkan partainya secara telak.
Baca Juga: Militer Myanmar Rahasiakan Keberadaan Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint
Di Myanmar, penentangan terhadap junta muncul dengan sangat kuat di Facebook, yang merupakan platform internet utama untuk sebagian besar negara dan mendukung komunikasi untuk bisnis dan pemerintah.
Orang-orang di Yangon dan kota-kota lain menggedor panci dan wajan serta membunyikan klakson mobil untuk malam kedua pada hari Rabu sebagai protes terhadap kudeta hari Senin. Gambar-gambar protes telah beredar luas di Facebook.
Jejaring sosial itu juga telah digunakan untuk berbagi gambar kampanye ketidakpatuhan oleh staf di rumah sakit pemerintah di seluruh negeri, yang menuduh tentara menempatkan kepentingannya di atas wabah virus korona yang telah menewaskan lebih dari 3.100 orang, salah satu korban tertinggi di dunia. Asia Tenggara.
Kementerian Komunikasi dan Informasi mengatakan Facebook, yang digunakan oleh setengah dari 53 juta orang Myanmar, akan diblokir hingga 7 Februari.
"Saat ini orang-orang yang mengganggu stabilitas negara menyebarkan berita palsu dan informasi yang salah dan menyebabkan kesalahpahaman di antara orang-orang dengan menggunakan Facebook," kata kementerian tersebut dalam sebuah surat.
Baca Juga: Negara Luar Desak Militer Myanmar Bebaskan Aung San Suu Kyi
