Network
Sehinga menutnya peran politisi harus menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah.
Baca Juga: Ada Ancaman Israel, Malaysia Kerahkan Tentara Tingkatkan Keamanan Negara
Kemarahan atas penanganan pandemi oleh pemerintah telah memicu meningkatnya ketidakpuasan di Malaysia. Para dokter junior keluar dari pekerjaannya pada 26 Juli dan terjadi protes yang jarang terjadi di Kuala Lumpur lima hari kemudian. Lain diharapkan akhir bulan ini.
Setelah polisi menanyai peserta dan komisaris dari Suhakam, komisi hak asasi manusia Malaysia, yang memantau rapat umum, kelompok hak asasi manusia mengatakan pemerintah berikutnya harus bergerak untuk memulihkan rasa hormat terhadap kebebasan berekspresi dan berkumpul.
“Pemerintah telah menanggapi gelombang kemarahan publik yang disebabkan oleh pertikaian politik dan penanganan resmi pandemi COVID-19 dengan membatasi kebebasan berbicara,” Rachel Chhoa-Howard, peneliti Malaysia untuk Amnesty International.
Menurutnya, dalam beberapa pekan terakhir ini juga meluas ke pertemuan damai. Di tengah krisis politik yang sedang berlangsung, pihak berwenang telah menggunakan undang-undang represif untuk menyelidiki atau menangkap tidak hanya aktivis, jurnalis dan pengunjuk rasa tetapi juga anggota oposisi politik dan masyarakat umum untuk memadamkan perbedaan pendapat. Sangat penting bahwa pemerintah berikutnya belajar dari masa lalu dan mengakhiri serangan terhadap kritikus damai.
Baca Juga: Bergantung dengan Tenaga Kerja asal Indonesia, Hasil Minyak Sawit di Malaysia Anjlok
Polisi juga telah memeriksa 107 anggota parlemen yang mencoba berbaris ke parlemen pada 2 Agustus setelah sesi pertama dalam beberapa bulan ditutup karena wabah COVID-19. Kelompok itu, termasuk Anwar dan mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad, dihadang oleh polisi anti huru hara.***
