Network
WARTA PONTIANAK - Menyikapi sengketa Laut China Selatan, kebijakan luar negeri terbaru Presiden Filipina Marcos Jr justru lebih pro ke Jepang dan Amerika Serikat (AS).
Kebijakan luar negeri Filipina di bawah Presiden Marcos Jr ini berbeda dengan pendahulunya yang justru lebih pro ke China.
Dalam pidato kenegaraan pertamanya Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr mengatakan bahwa Filipina adalah teman bagi semua orang dan bukan musuh bagi siapa pun.
"Tapi kami tidak akan goyah, kami akan berdiri teguh dalam kebijakan luar negeri kami yang independen, dengan kepentingan nasional sebagai panduan utama kami. Kami berkomitmen untuk menjaga hubungan baik dengan seluruh dunia," ujar Marcos seperti dikutip dari DW, Kamis 24 Februari 2023.
Baca Juga: Mengapa Ekonomi Rusia Tetap Stabil? Meskipun Dihantam Sanksi Berat dari AS dan Uni Eropa
Di bawah pendahulunya, mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte, urusan dalam negeri Filipina didominasi oleh perang melawan narkoba, berupa kampanye anti narkoba brutal yang menyebabkan ribuan pembunuhan ilegal yang terjadi di seluruh negeri.
Meskipun Duterte ketika itu juga mengatakan bahwa Manila memiliki kebijakan luar negeri yang independen. Namun, banyak analis politik ketika itu memandang Manila cenderung memiliki sikap pro ke China, sehingga merenggangkan hubungannya dengan AS.
Victor Andres Dindo Manhit, analis politik dan CEO dari firma konsultan Stratbase Group mengatakan, ada perbedaan yang besar antara mantan Presiden dan Presiden Filipina saat ini.
"Duterte dan Marcos menggunakan istilah kebijakan luar negeri yang independen, tetapi dalam kasus Duterte itu lebih ke arah anti Amerika, tidak benar-benar independen, karena bergeser ke arah China," katanya. Padahal China telah menimbulkan ancaman keamanan terhadap integritas zona ekonomi eksklusif Filipina dan wilayah tertentu di wilayah maritim".
