WARTA PONTIANAK – Dengan membawa 12 tuntutan suara rakyat se-Kalimantan Barat, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Koordinasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Senin 11 April 2022 menggeruduk Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat, yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Pontianak Tenggara.
“Kami ingin menyampaikan suara rakyat yang disampaikan dari semua daerah di Kalimantan Barat,” ungkap Koordinator Aksi Forum Koordinasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Barat, Abdur Rahman di sela sela aksi.
Kedatangan ratusan mahasiswa dari dari berbagai perguruan Tinggi di Kalimantan Barat ini disambut langsung Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Suriansyah dan Anggota DPRD Provinsi Kalbar yang lain.
Menurut Abdur Rahman, banyak sekali keluhan masyarakat yang dirasakan hingga saat ini, diantaranya kenaikan harga BBM, hingga kenaikan harga minyak goreng.
“Keluhan masyarakat ini kami sampaikan langsung kepada pimnpinan dan anggota DPRD Kalbar, semoga ini disuarakan ke pemerintah pusat,” harap Abdur Rahman.
Baca Juga: Unjuk Rasa Ricuh, 15 Anggota Ormas Pemuda Pancasila jadi Tersangka
Namun, lanjut Abdur Rahman, jika keluhan dan tuntutan tersebut itu tidak dilaksanakan, tentunya mahasiswa dan masyarakat akan mendatangi lagi DPRD Provinsi Kalimantan Barat.
“Jika tuntutan ini tidak dilaksanakan, kami akan kembali dengan massa yang jauh lebih banyak dari hari ini. Karena kami percaya jika audiensi tidak melahirkan solusi, maka yang lahir adalah aksi demonstrasi,” tegasnya.
Menanggapi tuntutan yang disampaikan mahasiswa, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Barat, Suriansyah mengatakan, apa yang disampaikan mahasiswa ini merupakan hal yang sama dan menjadi keresahan para anggota DPRD. Sehingga sebagai perwakilan rakyat yang ada di daerah, dirinya akan menyampaikan hal ini ke Pemerintah Pusat.
“Soal minyak goreng, BBM Bersubsidi, Karhutla soal Stunting dan hal-hal lain yang disampaikan mahsiswa tadi, menjadi perhatian kami bersama. Karena yang mereka sampaikan adalah murni kepentingan rakyat Kalbar yang belum terpenuhi,” tuturnya.
Baca Juga: Aktivis Pemuda Unjuk Rasa Protes Terlambatnya Penanganan Iklim di KTT COP26 PBB
Untuk itu, DPRD Provinsi Kalimantan Barat akan segera merumuskan dan segera disampaikan ke Pemerintah Pusat.
“Termasuk wacana presiden 3 periode ini harus disampaikan ke Pemerintah Pusat,” tutupnya. ***