WARTA PONTIANAK - Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat memberikan apresiasi atas telah 100 persen disampaikannya salinan Laporan Layanan Informasi Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat dan Organisasi Perangkat Daerah Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 hingga hari Kamis (07/03) ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
Baca Juga: DPRD Sambas Lakukan Kunker ke Komisi Informasi Kalbar, Ini Tujuannya
“Apresiasi kami kepada badan publik atas telah 100% disampaikannya Laporan Layanan Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, dan hal ini menunjukkan kesadaran telah dijalankannya salah satu kewajiban badan publik,” ungkap Lufti F. Hasan, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, Jumat, 8 Maret 2024.
Menurut Lufti, ini termaktub di dalam bagian kedua kewajiban Badan Publik dalam Pelayanan Informasi Pasal 4 huruf j, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyebutkan bahwa Badan Publik wajib membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;”.
Hingga hari Kamis (07/03/2024), sebanyak 68 Badan Publik yang telah menyampaikan salinan laporan, 14 laporan seluruh Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat (100%), 44 laporan seluruh Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (100%) dan sejumlah laporan layanan informasi publik lain dari badan publik legislatif, yudikatif, serta badan usaha milik daerah di Kalimantan Barat.
Baca Juga: Komisi Informasi Kalbar Laksanakan Monev Keterbukaan Informasi Publik 2023 secara digitalisasi
Sementara itu Sabinus Matius Melano, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Koordinator Bidang Kerjasama Hubungan Antar Lembaga menyampaikan pada Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyebutkan ayat (1) Badan Publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir, dan ayat (2) Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi Informasi.
“Hari ini baru minggu pertama Maret 2024 sudah 100 persen, semoga bukan hanya sekadar karena kepatuhan terhadap Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik saja tapi memang kesadaran menjalankan kewajiban sebagai badan publik karena Laporan Layanan Informasi Badan Publik merupakan informasi tersedia setiap saat,” ungkap Melano.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat : a) gambaran umum kebijakan pelayanan Informasi Publik di Badan Publik; b) gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi Publik; c) rincian pelayanan Informasi Publik masing-masing Badan Publik; d) rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik; e) kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik; dan f) rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi.
Hasil rekapitulasi laporan layanan informasi badan publik yang dikirimkan ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat tercatat sebanyak 1.069 permohonan informasi di badan publik Pemerintah Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat, dengan rincian 1.061 permohonan informasi publik dikabulkan dan 9 permohonan informasi publik ditolak. Sementara untuk badan publik Organisasi Perangkat Daerah Tingkat Provinsi Kalimantan Barat, tercatat sebanyak 967.954 permohonan informasi publik dikabulkan dan 30 permohonan informasi publik ditolak sepanjang tahun 2023.
“Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan terima kasih atas dukungan pembinaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di badan publik Pemerintah Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat dan Organisasi Perangkat Daerah Tingkat Provinsi Kalimantan Barat sehingga layanan informasi badan publik terus meningkat, salah satunya melalui surat nomor : 500.12.18.1/131/SETDA, tanggal 8 Januari 2024 tentang Penyampaian Laporan PPID Tahun 2023,” sambung Lufti.
Senada dengan koleganya, Wakil Ketua Komisi Informasi Kalbar Marhasak Reinardo Sinaga atau biasa disapa Edho ini mengatakan, pihaknya melihat jika Badan Publik sudah sangat melek terhadap pentingnya laporan layanan informasi ini untuk keterbukaan informasi publik.
“Ini bukti kepatuhan badan publik yang luar biasa. Kami memberikan apresiasi yang tinggi, karena ini merupakan langkah awal untuk menerapkan keterbukaan informasi publik di Kalbar tahun 2024,” ungkap Wakil Ketua Komisi Informasi Kalbar itu.
Baca Juga: Ini Daftar Badan Publik yang Terima Penghargaan dari Komisi Informasi Kalbar
Di sisi lain, Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi M. Darusalam mengatakan, laporan layanan informasi tahun 2023 ini menjadi momentum untuk badan publik yang lebih terbuka.
“Jika ditelisik dari penyelesaian sengketa informasi, maka laporan layanan informasi ini merupakan perwajahan dari Badan Publik di tahun 2023 lalu,” ungkapnya. (*)