Masyarakat Adat di Kapuas Hulu Terima SK PPMHA

"Saat ini dengan kehadiran Perda tersebut maka proses menuju legalitas hukum atas keberadaan masyarakat adat ini menjadi terbuka lebar," kata Tomo.

Tomo juga mengapresiasi kepada panitia PPMHA, karena verifikasi berjalan cepat,

"Pekerjaan panitia ini sangat cepat, terutama Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Ambrosius Sadau) bersama tim yang terus mengawal proses ini," ucapnya.

AMAN kata Tomo, tidak bekerja sendiri, didalamnya beberapa lembaga yang cukup konsen melakukan pendampingan penyusunan dokumen pengajuan dari komunitas masyarakat adat, diantaranya ada BRWA, WWF dan Lanting Borneo.

"Jadi sekarang merupakan kesempatan bagi komunitas masyarakat adat untuk mengajukan SK Bupati tentang PPMHA dan AMAN siap membantu dalam proses penyusunan dokumen maupun pemetaan," katanya.

Tomo menegaskan, untuk diketahui bersama bahwa SK Bupati ini adalah pengakuan masyarakat adat, bukan hutan adat.

"Karena pengakuan hutan adat itu kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jadi jangan salah kaprah, bahwa masyarakat adat dinyatakan pemerintah tinggal disitu, selanjutnya kalau memang mau mendapatkan pengakuan hutan adat harus diajukan ke Kemen LHK, dan SK Bupati ini menjadi salah satu syaratnya," papar Tomo.

Baca Juga: Omnibuslaw Cipta Kerja, AMAN: Masyarakat Adat Makin Tersisih

Selain itu kata Tomo, manfaat SK Bupati tentang PPMHA jelas, yakni adanya Kepastian hukum masyarakat adat, karena sudah dijamin oleh pemerintah.

"Kita ucapkan terimakasih, dalam hal ini Pemda sangat respon. Namun ini harus diajukan, karena bolanya ada di kita. Jadi ini peluang. Terimakasih juga kepada camat yang memberikan rekomendasi untuk pengakuan ini," ucap Tomo.