Network
WARTA PONTIANAK - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan penilaian Predikat B bagi Pemerintah Kabupaten Sambas atas Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, dan Reformasi Birokrasi tahun 2020.
Baca Juga: Seorang Pendaki Dikabarkan Positif Covid-19 saat Berada di Puncak Gunung Everest
Indeks Reformasi Birokrasi Pemda Kab Sambas tahun 2020 diganjar nilai 60,11 dengan Kategori B. Sedangkan hasil Evaluasi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, Kabupaten Sambas memperoleh nilai 60,90 dan berpredikat B.
Penetapan tersebut sesuai Surat Kemenpan RB Republik Indonesia Nomor B 404/AA.05/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Hasil Evaluasi atas Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 dan Nomor B/361/RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2020.
Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili menyambut baik hasil penilaian Kementerian PAN RB tersebut. Bupati memberikan selamat dan ucapan terima kasih kepada Tim Kerja, seluruh komponen instansi pemda dan masyarakat atas capaian predikat dan kategori B atas penilaian dua penghargaan yang diterima Pemda Kab Sambas.
Baca Juga: Apakah Mahasiswa Perantau Berhak Dapat Zakat Fitrah? Berikut Penjelasannya
"Semoga Allah memberikan hasil yang lebih baik lagi atas capaian-capaian ini. Ini berkah Allah bagi kita semua, atas upaya nyata tim kerja, instansi pemda dan dukungan masyarakat menggapai hasil ini," ujar Bupati.
Diakui Bupati, masih banyak komponen dan indikator penilaian dan pelaksanaan yang dapat digenjot untuk meningkatkan perolehan nilai kinerja. Bupati mengapresiasi kementerian terkait penilaian reformasi birokrasi.
"Penilaian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yakni mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel," jelas Bupati.
Senada dengan Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas, Fery Madagaskar yang juga mengapresiasi kinerja jajarannya dalam mewujudkan peningkatan capaian baik SAKIP maupun Reformasi Birokrasi. Untuk pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
