Network
WARTA PONTIANAK - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sambas siap kawal kebijakan Pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Sambas terpilih Satono-Rofi, Terutama terkait dengan visi dan misi Sambas berkemajuan yang diusung Bupati dan Wakil Bupati terpilih tersebut, hal ini disampaikan oleh Pahmi Ardi Ketua Umum HMI Cabang Sambas.
Baca Juga: Pemangkat Deklarasikan Wisata Pantai Sinam
Sebelumnya dia mengucapkan terimakasih kepada Pemerintahan Atbah-Hairiah atas segala dedikasi dan pengabdian yang diberikan untuk masyarakat Kabupaten Sambas, dan pihaknya mengucapkan selamat untuk Bupati dan Wakil Bupati yang telah dilantik Satono-Rofi.
"Terimakasih untuk Bapak Atbah dan Ibu Hairiah atas segala pengabdiannya untuk masyarakat sambas, dan selamat untuk Bapak Satono dan Bapak Fahrur Rofi yang telah dilantik," ujarnya.
Pahmi menyampaikan bahwa pelantikan bagi bupati dan wakil bupati sambas bukanlah awal kemenangan dan awal kebahagian tapi adalah awal baru dimulainya pengabdian.
"Untuk Bapak Satono-Rofi momentum pelantikan ini bukan lah awal kemenangan dan terlena dengan kebahagian tapi Pelantikan ini adalah awal amanah untuk memulai pengabdian dan membuktikan kepada masyarakat Sambas untuk mengimplementasikan visi misi yang sebelumnya sudah di janjikan kepada masyarakat kabupaten Sambas," ungkapnya.
Baca Juga: Sempat Melarikan Diri, Pengedar Sabu di Tebas Akhirnya Diringkus Anggota Polres Sambas
Masyarkat kabupaten Sambas tentunya menaruh harapan yang sangat besar akan perubahan sambas menjadi sambas yang di cita-citakan kepada Bupati dan Wakil Bupati saat ini.
"Masyarakat Sambas tentunya sangat menaruh harapan besar kepada Bupati dan Wakil Bupati saat ini, apalagi keduanya berasal dari golongan kamu muda millenial yang pastinya mempunyai jiwa dan semangat yang energik yang dengannya dapat bekerja dengan cepat (efektif dan efisien) dalam menyesaikan masalah, harapan sangat besar tentunya untuk Sambas menjadi daerah yang lebih baik kedepannya di tangan Satono-Rofi," jelas Pahmi.
Visi Sambas berkemajuan tidak hanya sekedar menjadi semangat jargon belaka ketika kampanye melainkan harus dapat dijalankan yang terimpelementasi dalam bentuk program kerja yang jelas dan terukur.
Baca Juga: Tangani Pandemi di Sambas, Pendapatan dan Belanja Turun Banding 2019
"Jargon Sambas berkemajuan yaitu beriman, kemandirian, maju dan berkelanjutan tidak hanya menjadi semangat yang di lontarkan di saat kampanye saja melainkan harus dijalankan dalam bentuk program kerja yang jelas dan terukur sehingga akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sambas kedepannya," jelas Pahmi.
Menurut Ketua Umum HMI itu ada tiga tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah daerah selama lima tahun ke depan.
“Pertama, yakni permasalahan kemiskinan dan pengangguran. Terutama di masa pandemi, ini kemiskinan dan pengangguran dipastikan akan terus mengalami peningkatan,” jelasnya.
Tentu persoalan ini harus menjadi atensi khusus, dengan mencanangkan program-program untuk menstimulus perekonomian, sehingga kemiskinan dan pengangguran bisa dientaskan perlahan demi perlahan di Kabupaten Sambas.
Baca Juga: Motif Pembunuhan di Sambas, Pelaku Sakit Hati karena Kekasihnya Mengaku Janda Ternyata Istri Orang
“Kedua yakni pemerataan pembangunan. Adanya pandemi ini jelas berdampak pada kekuatan APBD Kabupaten Sambas. Tentu pemerintah daerah harus membuat inovasi untuk meningkatkan PAD yang nantinya dapat digunakan untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan sosial,” tegasnya.
Masalah yang ketiga adalah mengenai sumber daya manusia tantangan dan peluang Kabupaten Sambas sebagai daerah perbatasan.
"Begitu besar peluang Sambas sebagai daerah perbatasan yang akan menjadi salah satu daerah central perdagangan dan wisata Internasional, namun apakah sumber daya manusia Kabupaten Sambas sudah siap untuk bersaing secara Internasional," tegasnya.
Peningkatam sumber daya manusia melalui pendidikan juga menjadi hal utama yang juga harus disiapkan oleh Pemerintah Daerah Sambas kedepan, karen mau tidak mau kita sudah harus siap secara sumber daya manusia untuk berkompetisi dengan masyarakat manca negara. Rendahnya IPM Sambas yang masih diperingkat 7 dari 14 Kabupaten/Kota pada tahun 2020 Kabupaten Kota tentunya menjadi sebuah kekhwatiran yang memprihatinkan.
Sambas sebagai daerah perbatasan dengan adanya PLBN Aruk harus dijadikan peluang untuk mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Sambas.
"Masalah-masalah seperti perdagangan orang, narkoba dan perdagangan barang bebas yang terjadi di wilayah perbatasan harus segera dientaskan perlahan demi perlahan kedepan. Roadmap penataan pembangunan Sambas untuk menghadapi itu semua harus sudah disiapkan sesegara mungkin agar Sambas tidak menjadi penonton dari adanya PLBN, dan juga tidak menjadi dirugikan tetapi menjadi diuntungkan karena sudahnya akses," paparnya.
Baca Juga: Kabaharkam Polri Pantau Situasi Keamanan di Perbatasan Aruk Sambas
HMI Cabang Sambas sebagai organisasi mahasiswa intektual berkomitmen dalam menjadi control social untuk terus mengawal segala bentuk pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Sambas. ***
