Network
Dalam pertemuan itu, kata Taufik, masyarakat telah menerima penjelasan dari BPN yang menyatakan bahwa izin penggunaan lahan oleh PT BPK berakhir pada tahun 2026. Pihak DPRD Kalbar juga disebutnya ikut memberikan arahan kepada masyarakat dalam pertemuan tersebut.
"Terkait masalah HGU ini, masyarakat sudah pernah mengikuti pertemuan dengan DPRD Provinsi Kalbar pada tanggal 22 Maret 2021. Saat itu juga dihadirkan perwakilan Kanwil BPN Provinsi Kalbar dan Kepala Kantor BPN Kubu Raya yang menyatakan benar bahwa HGU PT BPK berakhir pada tahun 2026 dengan masa berlaku 30 tahun.
Baca Juga: Nathalie Holscher Beraksi usai Video Syur dengan Manajernya Viral di Medsos
"Disitu juga pemerintah melalui DPRD Provinsi memberikan arahan kepada masyarakat bahwa ini aturannya sudah berlaku. Jika perusahaan mau melakukan perpanjangan, selama area clear n clean, dapat melakukan perpanjangan didukung dengan masyarakat," jelasnya.
Taufik pun menyambut baik upaya Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang telah berinisiatif untuk memfasilitasi mediasi antara PT BPK dan masyarakat Sungai Enau. Ia berharap, mediasi yang rencananya akan dilangsungkan pada hari Rabu (30/6/2021) ini akan mendatangkan solusi konkret.
Pihaknya berharap agar setelah pertemuan tersebut, perusahaannya sudah bisa kembali menjalankan aktivitas usaha setelah 18 hari terakhir berhenti beroperasi karena dihalangi oknum masyarakat setempat yang menurutnya gangguan operasional selama belasan hari itu mengakibatkan perusahaannya merugi miliaran rupiah.
"Kami selama ini mengalami gangguan operasional yang sangat merugikan. Jika dihitung, angkanya mencapai miliaran rupiah karena tandan buah segar (tbs) yang tidak bisa dipanen selama kurang lebih 18 hari sampai hari ini. Kemudian ada juga tenaga kerja kami yang berasal dari masyarakat setempat yang tidak dapat bekerja karena dihalangi," tuturnya.
"Alhamdulillah, bupati sudah memfasilitasi kita pada tanggal 30 Juni besok untuk dimediasi bersama masyarakat dan pihak terkait," ucapnya.
Baca Juga: Polres Bengkayang Ambil Alih Kasus Pungli yang Melibatkan Oknum Kades
Atas gangguan operasional yang terjadi,pihaknya mengaku sempat terpikir untuk menempuh jalan hukum. Namun pihak perusahaan tetap mempertimbangkan masyarakat sehingga tetap berharap pada upaya mediasi nantinya.***
