Singgung Demo APDESI Mempawah Protes Perpres 104, Maman Ingatkan Kades Prioritaskan Masyarakat

WARTA PONTIANAK - Ketua DPD Partai Gelora Indonesia Kabupaten Mempawah Maman Suratman, M.Sos mengutuk keras aksi protes yang dilakukan Asosiasi Pemerintah Desa (APDESI) guna meminta agar Perpres nomor 104 tahun 2021 direvisi.

Menanggapi hal ini, Maman menyebut, bahwa Perpres nomor 104 tahun 2021 sudah semestinya dilaksanakan. Sebab pada pasal 5 ayat 4 tertuang tentang penggunaan dana desa 40 persen untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat miskin yang berhak mendapatkannya. Terlebih lagi, dalam situasi pendemi Covid-19 saat ini banyak berdampak terhadap perekonomian masyarakat.

"Adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan susahnya masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan baru, tentunya akan membuat sebagian masyarakat terancam, karena tidak dapat kerja serta tidak dapat makan untuk keberlangsungan hidup mereka," ujarnya, Kamis 16 Desember 2021.

Baca Juga: APDESI Mempawah Minta Perpres 104 Direvisi, Tokoh Pemuda : Aksi Itu Langgar Kebijakan Pemerintah

Ia menyebut, dengan adanya BLT itu merupakan salah satu solusi kongkret yang dilakukan oleh pemerintah guna melindungi dan sekaligus menyelamatkan rakyat. Karena itu, mantan anggota DPRD Kabupaten Mempawah periode 2004-2009 ini juga mengingatkan kepada para Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Mempawah agar jangan melakukan perlawanan kepada pemerintah dan tetaplah patuh terhadap Perpres nomor 104 tahun 2021.

"Dalam kondisi sulit ini, seharusnya para Kades memprioritaskan kebutuhan masyarakat bukan kepentingan politik dengan dalih mewujudkan janji yang disampaikan dalam visi, misi dan program Kades," ujarnya.

Maman pun meminta kepada Presiden Republik Indonesia agar mempertahankan Perpres nomor 104 tahun 2021 dan menolak aspirasi DPC APDESI Kabupaten Mempawah. 

Baca Juga: Luncurkan Wakaf Uang, Bank Kalbar Lakukan MoU Dengan BWI

Ia juga menyarankan, agar Kades se-Kabupaten Mempawah dapat membuat terobosan melalui ide, gagasan dan program kreatif yang mampu meningkatkan Pendapat Asli Desa (PADes).