Network
WARTA PONTIANAK – Kegiatan zona integritas WBK dan WBBM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, merupakan upaya dalam meningkatkan pelayanan publik ke arah yang lebih baik. Seperti pungli dan masalah yang kerap terjadi antara penerima pelayanan dan pemberi layanan.
"Jadi WBK dan WBBM ini merupakan upaya pemerintah dalam reformasi birokrasi. Salah satunya pencanangan zona integritas, sehingga kita ingin mewujudkan WBK dan WBBM ini," kata Pj Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya.
"Untuk Kayong Utara sendiri, nanti akan ada indikator, sub indikator, dan item tertentu. Sehingga kita tahu Kayong Utara ada di posisi berapa (bebas korupsi)," tambah Romi Wijaya yang akrab disapa RW.
Untuk itu, RW menegaskan kedepannya dalam meningkatkan pelayanan publik yang baik, diperlukan standar pelayanan, sehingga antara penerima pelayanan dan pemberi layanan paham akan capaian yang akan dijadikan indikator pelayanan yang baik.
"Kunci pelayanan publik itu harus tersedia standar pelayanan publik itu sendiri. Misalnya begini pelayanan itu apa, syaratnya apa, butuh waktu berapa lama, biayanya berapa itu semua harus jelas, sehingga standar layanan itu lah yang menjadi acuan antara pemberi layanan dan yang menerima layanan," tegas RW.
Kegiatan zona integritas WBK dan WBBM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, merupakan upaya dalam meningkatkan pelayanan publik ke arah yang lebih baik. Seperti pungli dan masalah yang kerap terjadi antara penerima pelayanan dan pemberi layanan.
"Jadi WBK dan WBBM ini merupakan upaya pemerintah dalam reformasi birokrasi. Salah satunya pencanangan zona integritas, sehingga kita ingin mewujudkan WBK dan WBBM ini," kata Pj Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya.
Baca Juga: Hari Pertama Kerja, Bupati Citra sidak Kantor Pelayanan Publik dan Rumah Sakit
"Untuk Kayong Utara sendiri, nanti akan ada indikator, sub indikator, dan item tertentu. Sehingga kita tahu Kayong Utara ada di posisi berapa (bebas korupsi)," tambah Romi Wijaya yang akrab disapa RW.
