WARTA PONTIANAK - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi mengikuti Sesi Khusus Sidang Majelis Umum PBB untuk menanggapi Pandemi Covid-19 yang diselenggarakan secara virtual dari New York, pada 3-4 Desember 2020.
Dalam sesi khususnya, Retno mengatakan, ditemukannya vaksin bukanlah akhir dari tantangan.
"Tugas kita berikutnya adalah memastikan vaksin dapat diakses dan didistribukan dengan adil bagi semua," tegasnya dilansir Warta Pontianak dari portal Kementerian Luar Negeri, Sabtu 5 Desember 2020.
Baca Juga: Menaker Ida Ceritakan Bisa Positif Covid-19, Begini Awalnya
Menurutnya, banyak negara, utamanya negara berkembang, memiliki keterbatasan kapasitas dalam produksi dan distribusi vaksin.
"Karenanya, PBB harus mampu membantu negara-negara anggotanya meningkatkan kapasitas distribusi vaksin, baik terkait infrastruktur maupun kapasitas sumber daya manusia," kata Retno.
Seruan yang sama disampaikan oleh Presiden Majelis Umum PBB, Volkan Bozkir.
Baca Juga: [Pilkada 2020] Pasien Covid-19 Tetap Bisa Gunakan Hak Suaranya di Pilkada 2020
“Kami memahami bahwa dunia sangat mengharapkan kepemimpinan PBB dalam penanganan krisis ini. PBB harus tampil ke depan, mengambil langkah nyata, dan meningkatkan kepercayaan dunia," ujarnya.
Sementara itu, Sekjen PBB Antonio Guterres menyoroti dampak pandemi yang paling dirasakan oleh kelompok masyarakat yang paling rentan. “Penduduk miskin, kaum lanjut usia, perempuan dan anak-anak, adalah mereka yang paling terdampak," ujar Antonio.
Karenanya, kesempatan pemulihan paska pandemi harus dimanfaatkan untuk merubah dunia menjadi dunia yang lebih berkeadilan.
Baca Juga: Usai Diberi Vaksin Uji Coba, Menkes India Positif Covid-19
Dalam pertemuan ini, Menlu Retno juga utarakan 3 hal yang perlu dilakukan oleh dunia internasional.
Pertama, menterjemahkan komitmen politik ke dalam langkah nyata.
Salah satu yang paling mendesak adalah dukungan terhadap upaya multilateral untuk vaksin, seperti COVAX AMC dan ACT Accelerator; dan dukungan terhadap kapasitas distribusi dan sumber daya manusia di seluruh negara.
Kedua, memperkuat kapasitas industri kesehatan di setiap negara. Saat ini terdapat kesenjangan infratruktur kesehatan antara negara maju dan negara berkembang, hal ini perlu ditangani, diantaranya melalui penciptaan ekosistem untuk riset dan pengembangan, transfer teknologi, dan kerjasama industri
Baca Juga: Keluarganya Diisukan Positif Covid-19 Karena Demam, Penjual Nasi Kuning di Sungai Punyuh Merugi
Ketiga, terus memperkuat tata kesehatan global. WHO tidak sempurna, tapi tetap merupakan pilihan terbaik yang dunia punya untuk mengkordinasikan upaya melawan pandemi.
Seluruh negara harus membantu penguatan kapasitas WHO. Mekanisme multilateral yang telah dibentuk di masa pandemi juga harus dilanjutkan setelah pandemi berakhir.
Pool akses terhadap teknologi, Tools accelerator, dan COVAX facility harus menjadi mekanisme yang terus digunakan di masa datang.
Baca Juga: Kejam! Korea Utara Tembak Mati Pelanggar COVID-19 di Depan Publik
Sesi Khusus Sidang Majelis Umum PBB ini diselenggarakan untuk terus memperkuat langkah kolektif masyarakat dunia bagi penanganan pandemi.
Beberapa isu khusus yang dibahas adalah terkait penyediaan vaksin, pemulihan dunia paska pandemi, serta memastikan ketahanan kesehatan global di masa mendatang.
Indonesia telah memainkan peranan kepemimpinan internasional sejak awal fase penanganan pandemi, antara lain dengan menjadi salah satu inisiator resolusi pertama PBB mengenai penananganan Covid-19, Resolusi 74/270 “Solidaritas Global untuk Memerangi COVID-19" yang disahkan secara aklamasi pada 2 April 2020. ***