Network
WARTA PONTIANAK - Buya Yahya menyebutkan bahwa tidak dibenarkan jika ketidakpuasan seorang rakyat atau kelompok lalu menghalalkan cara dengan membuka aib atau fitnah pemerintah. Karena, kata dia, hal ini merupakan urusan antara pemerintah dengan Allah.
Pernyataan ini disampaikan Buya Yahya melalui video berdurasi 5 menit yang diunggah di channel youtube, Bahjah TV pada 28 November 2020 dengan judul "Bolehkah Membuka Aib Pemerintah? Buya Yahya Menjawab."
"Yang tidak diperkenankan adalah membuka kejahatan, dosa pribadi seorang presiden, seorang raja pribadi antara dia dengan Allah,” ujar ulama bernama lengkap Yahya Zainul Arif ini sebagaimana diberitakan jurnalpresisi.pikiran-rakyat.com berjudul Menyejukkan! Buya Yahya Sarankan Cara Ini Ketimbang Membuka Aib dan Fitnah Presiden, Senin 30 November 2020.
Baca Juga: Nekat Buka, Sebuah Pusat Kebugaran Jadi Klaster Baru Covid-19
Namun Buya Yahya menambahkan bahwa jika perbuatan atau kebijakan pemerintah berdampak pada kemaslahatan umat maka hal itu bukanlah masalah personal. Namun seseorang (presiden) sebagai pejabat publik.
"Akan tetapi jika itu ada hubungannya dengan kebijakan yang itu memang ada hubungannya dengan orang banyak ini bukan pribadi dan orang sudah pada tahu," ujar pengasuh pondok pesantren Al-Bahjah ini.
Buya Yahya kemudian memberikan pilihan cara yang legal untuk membuat perubahan, dengan berdemo misalnya.
Baca Juga: Wagub DKI Jakarta Positif Covid-19, Anies Baswedan Wajibkan Tamu Rapid Test
"Tunjukkan dengan cara yang diizinkan di negeri kita untuk berdemo misalnya demo itu artinya memberitahu bahwasanya kami menginginkan seperti itu dan itu memang benar yang diperjuangkan. Bukan dusta seperti itu, raja atau presiden punya kebijakan yang salah dan sebagainya kemudian tidak boleh kita menyebutkannya untuk membuat perubahan," jelas ulama kelahiran Blitar ini.
Buya Yahya juga menggarisbawahi ketidakpuasan atau perubahan yang diinginkan jangan sampai jatuh menjadi fitnah, baik itu kepada sesama muslim maupun kepada orang kafir.
