Network
WARTA PONTIANAK - Percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat dapat berjalan dengan baik, termasuk penanganan persoalan politik, hukum, dan keamanan di kedua provinsi tersebut.
Hal itu disampaikan Wapres RI Ma’ruf Amin saat memimpin rapat terbatas tentang isu-isu politik, hukum, dan keamanan terkait dengan percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat di Istana Wakil Presiden Jakarta, Kamis 28 Januari 2021, dilansir dari Antara.
"Saya minta melalui pertemuan ini, kita dapat memastikan bahwa bidang polhukam di Papua dan Papua Barat dapat tertangani dengan baik dan selaras dengan upaya percepatan pembangunan kesejahteraan, sesuai dengan amanat dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2020," kata Wapres Ma’ruf Amin.
Baca Juga: Waduh!!! Wapres Ma’ruf Amin Minta Gus Yaqut Pangkas Subsidi Biaya Haji, Kenapa?
Wapres selaku Ketua Dewan Pengarah Tim Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat menyebutkan beberapa isu krusial yang selama ini masih menjadi tantangan dalam pembangunan kedua provinsi tersebut akan ditangani secara paralel dan sinergis.
Baca Juga: Jubir Wapres Klarifikasi Soal Usul Pertemuan Ma'ruf Amin dan Habib Rizieq
"Isu-isu polhukam yang dapat kita catat di sini adalah termasuk isu otonomi khusus (otsus), pemekaran wilayah atau daerah otonomi baru (DOB), pertahanan dan keamanan, hak asasi manusia (HAM), separatisme, dan pengelolaan komunikasi publik, serta diplomasi internasional," katanya menjelaskan.
Baca Juga: Berbulan-bulan Mengungsi Akibat Konflik Bersenjata di Papua, 144 Warga Banti dan Opitawak Pulang ke Rumahnya
Dalam rapat tersebut, Wapres juga menekankan pentingnya menempatkan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 sebagai dasar dalam menyusun desain baru untuk pembangunan Papua dan Papua Barat.
Baca Juga: Tokoh Papua Dukung Jokowi Usulkan Listyo Sigit Jadi Kapolri
Rapat berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan ketat itu dihadiri Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa.***
