Network
Kedua, tuduhan itu dilakukan dalam rangka mematikan langkah kelompok Islam dalam arena politik, sehingga mereka dapat berkuasa atau melanggengkan kekuasaan.
“Kelompok ini sebenarnya takut terhadap potensi besar umat Islam dalam politik, tapi mereka juga mengetahui cara untuk melemahkannya," ujarnya.
Baca Juga: Diklat Aktivis Mahasiswa: Pemimpin Mendatang Harus Lakukan Perubahan Radikal
Ketiga, tuduhan itu merupakan bagian dari skenario global yang bersekongkol dengan komrad-komradnya di dalam negeri yang sama-sama khawatir akan kebangkitan gerakan populisme Islam di Indonesia.
“Cara yang biasa mereka lakukan adalah politik kolonial divide et empera atau politik adu domba. Memang kelemahan umat Islam adalah sulit bersatu,” tambah Chairman of Center for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) ini.
Yang jelas, menurut Din, tuduhan radikal terhadap umat Islam dapat ditengarai datang dari kelompok-kelompok yang memiliki kekuasaan (the ruling groups) sehingga merasa mampu dan perlu menggembosi kekuatan umat Islam. Hal ini dapat dilihat dalam bentuk penuduhan yang berujung pada penangkapan dan pemenjaraan tokoh-tokoh Islam.
Juga ada modus lain yaitu menjerat figur-figur tertentu dengan alasan-alasan yang dinilainya absurd. Hal ini pernah terjadi pada Era Soekarno dengan dipenjarakannya sejumlah tokoh Islam.
Baca Juga: Tak Ada Radikal Dalam Islam, Cak Nun: Polisi dan Pemerintah Jangan Ikut Arus Menjelekan Islam
Pada Era Orde Baru, kalangan Islam dituduh sebagai ekstrim kanan dan anti-Pancasila, walau Pemerintah Orde Baru kemudian sadar bahkan Soeharto menampilkan pembelaan terhadap umat Islam.
Pada Era Jokowi tuduhan radikal terhadap kalangan Islam dinilai terkesan berlangsung sistematis, masif, terstruktur, dan berani. Bahkan, tuduhan-tuduhan itu dilakukan oleh orang-perorang yang dengan sombong dan berani menghina dan menistakan lambang-lambang Islam, kata Din.
