WARTA PONTIANAK - Baru-baru ini, Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menuding ada sebuah manuver politik yang ingin menggulingkan dirinya secara inkonstitusional sebagai Ketum partai berlambang mercy tersebut.
Informasi tentang adanya rencana manuver politik itu didapatkan AHY dari laporan pimpinan dan para kader partai Demokrat yang berada di seluruh Indonesia.
"Kami melihat adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya paksa pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional, yang tentunya akan mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY di Jakarta.
Baca Juga: Korupsi Rp22 T di Asabri, Mahfud MD: Prajurit TNI dan Polri Tak Perlu Khawatir
AHY menyebut, sepuluh hari lalu, pihaknya menerima laporan dari pimpinan maupun kader partai Demokrat baik di pusat, daerah maupun cabang, tentang adanya manuver politik yang dilakukan secara sistematis oleh pihak luar dan internal partai.
Selain mengambil alih kekuasaan Partai Demokrat, AHY menduga manuver politik itu juga dilakukan untuk kepentingan Pilpres 2024. Karena, manuver politik juga melibatkan salah satu pejabat tinggi negara di pemerintahan Presiden Jokowi. Diduga pejabat tinggi negara yang disebutkan AHY adalah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Menanggapi isu pengambil alihan pimpinan Partai Demokrat yang melibatkan pihak Istana, sehingga membuat AHY mengirimkan surat tertulis kepada Presiden Jokowi tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pun akhirnya angkat bicara pada Selasa, 2 Februari 2021.
Dalam keterangan pers secara virtual, Moeldoko pun mengingatkan, bahwa jangan mengganggu Presiden Jokowi, karena menurutnya, Presiden Jokowi sama sekali tidak mengetahui tentang hal itu.
Baca Juga: AHY Sebut Ada Manuver Politik ingin Ambil Alih Partai Demokrat untuk Kepentingan Pilpres 2024
"Sebenarnya saya masih diam-diam aja sih, karena saya tidak perlu reaktif dalam hal ini. Namun, karena cukup banyak pertanyaan dari media massa, sehingga saya memutuskan untuk menanggapi isu ini, jadi jangan dikit-dikit Istana," ujarnya.
Moeldoko menyebut, sebagai mantan Panglima TNI dirinya terbuka kepada siapa pun yang ingin bertemu dan tanpa memberikan batas. Sehingga wajar, beberapakali banyak tamu yang datang di kediamannya.
"Di rumah saya ini. Terbuka 24 jam dengan siapa pun. Kadang-kadang tamu datang berbondong-bondong, ya kita terima," tegasnya.
Namun, Moeldoko tidak menyebutkan siapa saja tamu yang datang di kediamannya. Diduga, tudingan itu muncul dikarenakan pihak yang sempat datang menemuinya merupakan orang-orang yang disebut AHY sebagai pelaku gerakan pengambilalihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat.
Baca Juga: Ini Alasan KPK Lakukan Rekonstruksi Korupsi Bansos
"Dengan tamu yang datang, saya selalu membahas tentang persoalan pertanian, karena saya memang senang pertanian. Terkadang mereka curhat, ya saya dengarin aja. Berikutnya, saya merasa prihatin dengan situasi itu, karena saya adalah bagian orang yang juga mencintai Demokrat," ujarnya.
Kemudian, lanjut Moeldoko muncul isu akan ada manuver politik yang bertujuan untuk mengambil alih kekuasaan di Partai Demokrat, dan salah satunya melibatkan pejabat tinggi negara.
"Mungkin isu itu muncul, karena didasari dengan beredarnya foto-foto orang dari Indonesia timur. Padahal, orang dari mana-mana datang ke sini, dan kepingin foto sama Saya. Sama saya. Ya saya terima aja apa susahnya. Itulah menunjukkan sosok seorang Jenderal yang tidak punya batas dengan siapa pun. Kalau itu menjadi persoalan yang digunjingkan ya silakan saja. Saya tidak keberatan," ujarnya.
Baca Juga: Bisa Rusak Kualitas Hidup, BNN: Jauhi Narkoba!
Dalam hal ini, Moeldoko pun memberikan sebuah saran kepada AHY, agar menjadi pemimpin yang kuat dan tidak mudah terombang-ambing.
"Jadi pemimpin itu harus kuat dan tidak mudah terombang-ambing, kalau memang ada istilah kudeta, tentunya kudeta itu dari dalam, masa kudeta dari luar," tutupnya.***