Network
Sedangkan, sisanya akan dibayarkan setelah selesai digelarnya kongres luar biasa (KLB) selesai dan Moeldoko dikukuhkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang baru.
Namun, Rachland Nashidik mengaku tidak mengetahui dari mana dana imbalan guna memuluskan gerakan politik itu berasal
"Kami juga tidak punya bayangan apakah ada bandar besar yang membiayai gerakan ini," ucapnya.
Menanggapi hal itu, sosiolog politik, Arief Munandar mengatakan, bahwa pemberian imbalan untuk merebut kekuasaan itu merupakan sesuatu hal yang wajar terjadi di dalam dunia politik. Namun, ia tak berani menyebut apakah cara seperti itu bisa dinilai benar atau tidak.
Baca Juga: AHY Sebut Ada Manuver Politik ingin Ambil Alih Partai Demokrat untuk Kepentingan Pilpres 2024
"Saya sebagai sosiolog yang spesialisasinya adalah sosiologi politik harus mengatakan ini satu hal yang wajar tapi saya gak mengatakan ini benar atau pantas," tuturnya, seperti dikutip dari PikiranRakyat-Bekasi.Com Selasa, 2 Februari 2021.
Karena menurutnya, people follow incentive, jadi orang berpolitik karena dia ingin meraih kekuasaan. Arief Munandar menyebut, partai politik adalah sebuah perkumpulan orang-orang yang ingin meraih kekuasaan.
"Artinya yang kumpul di partai politik itu adalah orang-orang yang memang punya syahwat politik, punya tujuan-tujuan tertentu apa pun itu melalui jalur politik. Jika kemudian ada dinamika internal, sikut-sikutan, dan perebutan kekuasaan, itu adalah hal yang masuk akal," ujarnya.
Baca Juga: Ini Alasan KPK Lakukan Rekonstruksi Korupsi Bansos
Arief Munandar menyebut, seandainya kekuasaan di Partai Demokrat dapat diambil alih oleh Moeldoko, maka kekuasaan tersebut tergantung ia yang menggunakannya. Apakah akan digunakan untuk tujuan baik ataupun sebaliknya.
