Network
WARTA PONTIANAK - Suhu politik di Partai Demokrat kian memanas, semenjak Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membuat pernyataan, bahwa ada gerakan politik inkonstitusional yang akan melakukan kudeta pimpinan partai berlambang mercy tersebut pada Senin, 1 Februari 2021.
AHY menuding para pelakunya berasal dari internal Partai Demokrat dan pejabat tinggi negara di pemerintahan Presiden Jokowi. Pejabat tinggi negara yang dimaksud, diduga kuat adalah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Karena melibatkan pihak Istana, untuk itulah, kemudian AHY mengirim surat tertulis kepada Presiden Jokowi tentang persoalan tersebut. AHY menyebut, bahwa manuver politik pengambilalihan kekuasaan partai demokrat itu dilakukan guna mengamankan kepentingan Pilpres 2024.
Tak hanya berjuang sendiri, ternyata AHY pun tetap mendapatkan dukungan dari para kader Partai Demokrat yang masih menginginkannya untuk menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat.
Salah satunya, adalah politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik yang secara terang-terangan mengungkapkan bagaimana skenario politik pengambilalihan kekuasaan Partai Demokrat itu akan dilakukan. Ia juga menuding bahwa Moeldoko merupakan salah satu pelakunya.
"Pelaku gerakan yang ingin mengambil alih jabatan dari AHY tersebut akan menjanjikan imbalan uang Rp100 juta kepada pimpinan Partai Demokrat di daerah," ujar Rachland Nashidik.
Sebagaimana diberitakan PikiranRakyat-Bekasi.Com dalam artikel berjudul Dijanjikan Rp100 Juta per Orang Jika Moeldoko Jadi Ketum Demokrat, Arief Munandar: Hal yang Wajar Tapi... Ia mengatakan besaran uang Rp100 juta tersebut, rencananya akan diberikan kepada setiap Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat dengan rincian Rp25 hingga 30 juta dibayarkan di muka atau saat mereka menandatangani dukungan kepada Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat.
Baca Juga: Korupsi Rp22 T di Asabri, Mahfud MD: Prajurit TNI dan Polri Tak Perlu Khawatir
