Network
WARTA PONTIANAK - Suhu politik di Partai Demokrat kian memanas, semenjak Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membuat pernyataan, bahwa ada gerakan politik inkonstitusional yang akan melakukan kudeta pimpinan partai berlambang mercy tersebut pada Senin, 1 Februari 2021.
AHY menuding para pelakunya berasal dari internal Partai Demokrat dan pejabat tinggi negara di pemerintahan Presiden Jokowi. Pejabat tinggi negara yang dimaksud, diduga kuat adalah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Karena melibatkan pihak Istana, untuk itulah, kemudian AHY mengirim surat tertulis kepada Presiden Jokowi tentang persoalan tersebut. AHY menyebut, bahwa manuver politik pengambilalihan kekuasaan partai demokrat itu dilakukan guna mengamankan kepentingan Pilpres 2024.
Tak hanya berjuang sendiri, ternyata AHY pun tetap mendapatkan dukungan dari para kader Partai Demokrat yang masih menginginkannya untuk menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat.
Salah satunya, adalah politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik yang secara terang-terangan mengungkapkan bagaimana skenario politik pengambilalihan kekuasaan Partai Demokrat itu akan dilakukan. Ia juga menuding bahwa Moeldoko merupakan salah satu pelakunya.
"Pelaku gerakan yang ingin mengambil alih jabatan dari AHY tersebut akan menjanjikan imbalan uang Rp100 juta kepada pimpinan Partai Demokrat di daerah," ujar Rachland Nashidik.
Sebagaimana diberitakan PikiranRakyat-Bekasi.Com dalam artikel berjudul Dijanjikan Rp100 Juta per Orang Jika Moeldoko Jadi Ketum Demokrat, Arief Munandar: Hal yang Wajar Tapi... Ia mengatakan besaran uang Rp100 juta tersebut, rencananya akan diberikan kepada setiap Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat dengan rincian Rp25 hingga 30 juta dibayarkan di muka atau saat mereka menandatangani dukungan kepada Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat.
Baca Juga: Korupsi Rp22 T di Asabri, Mahfud MD: Prajurit TNI dan Polri Tak Perlu Khawatir
Sedangkan, sisanya akan dibayarkan setelah selesai digelarnya kongres luar biasa (KLB) selesai dan Moeldoko dikukuhkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang baru.
Namun, Rachland Nashidik mengaku tidak mengetahui dari mana dana imbalan guna memuluskan gerakan politik itu berasal
"Kami juga tidak punya bayangan apakah ada bandar besar yang membiayai gerakan ini," ucapnya.
Menanggapi hal itu, sosiolog politik, Arief Munandar mengatakan, bahwa pemberian imbalan untuk merebut kekuasaan itu merupakan sesuatu hal yang wajar terjadi di dalam dunia politik. Namun, ia tak berani menyebut apakah cara seperti itu bisa dinilai benar atau tidak.
Baca Juga: AHY Sebut Ada Manuver Politik ingin Ambil Alih Partai Demokrat untuk Kepentingan Pilpres 2024
"Saya sebagai sosiolog yang spesialisasinya adalah sosiologi politik harus mengatakan ini satu hal yang wajar tapi saya gak mengatakan ini benar atau pantas," tuturnya, seperti dikutip dari PikiranRakyat-Bekasi.Com Selasa, 2 Februari 2021.
Karena menurutnya, people follow incentive, jadi orang berpolitik karena dia ingin meraih kekuasaan. Arief Munandar menyebut, partai politik adalah sebuah perkumpulan orang-orang yang ingin meraih kekuasaan.
"Artinya yang kumpul di partai politik itu adalah orang-orang yang memang punya syahwat politik, punya tujuan-tujuan tertentu apa pun itu melalui jalur politik. Jika kemudian ada dinamika internal, sikut-sikutan, dan perebutan kekuasaan, itu adalah hal yang masuk akal," ujarnya.
Baca Juga: Ini Alasan KPK Lakukan Rekonstruksi Korupsi Bansos
Arief Munandar menyebut, seandainya kekuasaan di Partai Demokrat dapat diambil alih oleh Moeldoko, maka kekuasaan tersebut tergantung ia yang menggunakannya. Apakah akan digunakan untuk tujuan baik ataupun sebaliknya.
"Apakah dugaan Ketua Umum Partai Demokrat AHY tentang kudeta ini akan benar terjadi?, saya belum berani memastikannya, karena saya belum dalam posisi itu untuk membenarkan kedua dugaan tersebut, tapi intinya saya ingin mengatakan bahwa hal ini sangat mungkin terjadi dan di masa lalu sudah pernah terjadi," tuturnya.
Dilanjutkan Arief, partai-partai yang kemudian mengalami proses kudeta, biasanya juga diawali dengan perpecahan di internalnya, dan kudeta itu selalu pelakunya adalah aktor-aktor internal.
Baca Juga: Bisa Rusak Kualitas Hidup, BNN: Jauhi Narkoba!
Namun, Ia menyebut, yang menjadi pertanyaan adalah siapakah dalang di balik gerakan politik untuk mengambil alih kekuasaan di Partai Demokrat itu.
"Apakah aktor internal tadi digerakkan oleh dalang yang ada di dalam, oleh yang ada di luar atau kedua-duanya, karena sebelumnya, AHY mengaku sudah mencium gerakan politik ini sejak sebulan lalu," ujar Arief.***
