Network
WARTA PONTIANAK - Baru-baru ini, Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menuding ada sebuah manuver politik yang ingin menggulingkan dirinya secara inkonstitusional sebagai Ketum partai berlambang mercy tersebut.
Informasi tentang adanya rencana manuver politik itu didapatkan AHY dari laporan pimpinan dan para kader partai Demokrat yang berada di seluruh Indonesia.
"Kami melihat adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya paksa pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional, yang tentunya akan mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY di Jakarta.
Baca Juga: Korupsi Rp22 T di Asabri, Mahfud MD: Prajurit TNI dan Polri Tak Perlu Khawatir
AHY menyebut, sepuluh hari lalu, pihaknya menerima laporan dari pimpinan maupun kader partai Demokrat baik di pusat, daerah maupun cabang, tentang adanya manuver politik yang dilakukan secara sistematis oleh pihak luar dan internal partai.
Selain mengambil alih kekuasaan Partai Demokrat, AHY menduga manuver politik itu juga dilakukan untuk kepentingan Pilpres 2024. Karena, manuver politik juga melibatkan salah satu pejabat tinggi negara di pemerintahan Presiden Jokowi. Diduga pejabat tinggi negara yang disebutkan AHY adalah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Menanggapi isu pengambil alihan pimpinan Partai Demokrat yang melibatkan pihak Istana, sehingga membuat AHY mengirimkan surat tertulis kepada Presiden Jokowi tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pun akhirnya angkat bicara pada Selasa, 2 Februari 2021.
Dalam keterangan pers secara virtual, Moeldoko pun mengingatkan, bahwa jangan mengganggu Presiden Jokowi, karena menurutnya, Presiden Jokowi sama sekali tidak mengetahui tentang hal itu.
Baca Juga: AHY Sebut Ada Manuver Politik ingin Ambil Alih Partai Demokrat untuk Kepentingan Pilpres 2024
