Network
WARTA PONTIANAK - Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan meminta langkah kebijakan yang cepat dan tepat guna mengatasi pangkal persoalan dari aksi mogok produsen tahu dan tempe di berbagai daerah.
Johan mengaku prihatin atas meroketnya harga kedelai yang berdampak serius terhadap kelangsungan usaha dari ribuan UKM serta terjadinya mogok produksi produsen tahu dan tempe.
Menurut Johan, lonjakan harga kedelai disebabkan karena ketergantungan dengan impor dan lemahnya tata kelola perniagaan kedelai lokal.
Baca Juga: Harga Kedelai Naik Capai Rp9000 per Kg, Pengrajin Tahu dan Tempe Mogok Produksi Hingga 3 Januari
"Saat ini pemerintah harus sadar bahwa ketergantungan impor pasti berdampak serius terhadap stabilitas harga dan ketahanan pangan kita," papar Johan, Minggu 3 Januari 2021, seperti dilansir dari Antara.
Untuk mengatasi gejolak harga kedelai saat ini, Johan mendorong agar segera memberdayakan para petani kedelai lokal serta mengelola harga jualnya agar tidak kalah bersaing dengan produk impor.
Pemerintah, lanjutnya, diharapkan segera mengambil kebijakan stabilisasi harga kedelai untuk menyelamatkan keberlangsungan usaha dari produksi tahu dan tempe.
Baca Juga: Satu Polisi Terkena Sabetan Samurai Saat Bubarkan Demo 1812
"Apalagi pada masa pandemi ini harus ada prioritas untuk membantu ribuan usaha kecil menengah berbasis pemberdayaan produk lokal agar ekonomi nasional segera pulih," ujar Johan.
Ia mengingatkan bahwa realisasi luas panen tanaman kedelai selama 2020 hanya mencapai 40,04 persen dari target yang telah ditetapkan pemerintah.
Untuk itu, pemerintah perlu memberikan perhatian serius kepada petani kedelai lokal dan fokus mengembangkan kawasan komoditas kedelai terutama kawasan utama kedelai di empat provinsi, yakni Jatim seluas 78.937 ha, Jateng seluas 39.248 ha, Jabar seluas 37.393 ha serta NTB seluas 30.864 ha.
Baca Juga: Harga Saham Xiaomi Naik Setelah Peluncuran Mi 11
"Saya minta pemerintah segera melakukan langkah pengembangan kawasan utama kedelai seluas 127.419 ha untuk peningkatan produktivitas dan melakukan ekstensifikasi agar kita tidak lagi tergantung dengan impor kedelai," paparnya.
Selanjutnya, Johan mendesak pemerintah untuk bekerja keras pada tahun 2021 ini untuk meningkatkan produksi kedelai lokal karena tahun 2020 angka produksi kedelai hanya mencapai 0,323 juta ton, jauh lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.
Aksi mogok produksi yang dilakukan perajin tahu dan tempe wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi (Jabodetabek) berlangsung sejak Kamis 31 Desember 2020. Aksi yang dipicu naiknya harga kedelai, akan berakhir pada Minggu 3 Januari 2021.
Baca Juga: Penghujung 2020, 3 Ribu CCO Diekspor Pemprov Sulut ke Amerika
Ketua Bidang Hukum Sedulur Pengrajin Tahu Indonesia (SPTI) Fajri Safii dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/1/2020) mengatakan aksi mogok produksi tersebut terpaksa dilakukan mengingat harga kedelai naik hingga 35 persen.
Menurut dia, saat ini lonjakan harga kedelai mencapai kisaran Rp9.000 sampai Rp10.000. Sedangkan, harga kedelai pada bulan lalu, ungkapnya, hanya di kisaran Rp7.000 sampai Rp7.500.
Baca Juga: Menparekraf Tancap Gas, Sandi: 2021, Fokus Danau Toba ada di SDM Pariwisata
"Kenaikan harga kedelai sebesar itu menyebabkan para perajin tahu mogok produksi karena tidak sanggup lagi membeli kedelai," terang Fajri Safii.***
