WARTA PONTIANAK - Menyikapi sengketa Laut China Selatan, kebijakan luar negeri terbaru Presiden Filipina Marcos Jr justru lebih pro ke Jepang dan Amerika Serikat (AS).
Kebijakan luar negeri Filipina di bawah Presiden Marcos Jr ini berbeda dengan pendahulunya yang justru lebih pro ke China.
Dalam pidato kenegaraan pertamanya Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr mengatakan bahwa Filipina adalah teman bagi semua orang dan bukan musuh bagi siapa pun.
"Tapi kami tidak akan goyah, kami akan berdiri teguh dalam kebijakan luar negeri kami yang independen, dengan kepentingan nasional sebagai panduan utama kami. Kami berkomitmen untuk menjaga hubungan baik dengan seluruh dunia," ujar Marcos seperti dikutip dari DW, Kamis 24 Februari 2023.
Baca Juga: Mengapa Ekonomi Rusia Tetap Stabil? Meskipun Dihantam Sanksi Berat dari AS dan Uni Eropa
Di bawah pendahulunya, mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte, urusan dalam negeri Filipina didominasi oleh perang melawan narkoba, berupa kampanye anti narkoba brutal yang menyebabkan ribuan pembunuhan ilegal yang terjadi di seluruh negeri.
Meskipun Duterte ketika itu juga mengatakan bahwa Manila memiliki kebijakan luar negeri yang independen. Namun, banyak analis politik ketika itu memandang Manila cenderung memiliki sikap pro ke China, sehingga merenggangkan hubungannya dengan AS.
Victor Andres Dindo Manhit, analis politik dan CEO dari firma konsultan Stratbase Group mengatakan, ada perbedaan yang besar antara mantan Presiden dan Presiden Filipina saat ini.
"Duterte dan Marcos menggunakan istilah kebijakan luar negeri yang independen, tetapi dalam kasus Duterte itu lebih ke arah anti Amerika, tidak benar-benar independen, karena bergeser ke arah China," katanya. Padahal China telah menimbulkan ancaman keamanan terhadap integritas zona ekonomi eksklusif Filipina dan wilayah tertentu di wilayah maritim".
Menurut Manhit, kebijakan Marcos Jr. berbeda. Marcos lebih menerima bahwa Filipina hidup di dunia multipolar dan di dunia seperti ini, dia perlu terlibat dengan negara-negara yang dapat melayani kepentingan nasional Filipina.
Belakangan, ketegangan antara Filipina dan China terkait Laut China selatan meningkat. Pemerintahan Marcos Jr. baru-baru ini memanggil Duta Besar China Huang Xilian. Penjaga pantai Filipina mengeluh bahwa pada 6 Februari 2023 lalu, saat berada di kawasan Beting Ayungin yang disengketakan di Laut China Selatan, penjaga pantai China menyorotkan laser tingkat militer dua kali ke kapal mereka dan sempat menyebabkan kebutaan sementara pada awaknya.
Namun, China berkilah dan menyebut laser itu bukan kelas militer dan digunakan untuk keselamatan navigasi. Insiden itu terjadi satu bulan setelah Marcos Jr. mengunjungi Beijing dan bertemu dengan Presiden Xi Jinping.
Aries Arugay, profesor dan Ketua Departemen Ilmu Politik di Universitas Filipina Diliman mengatakan, reaksi Marcos Jr. merupakan tanda sikap yang berbeda terhadap Beijing.
"Ini adalah tanda pertama bahwa China harus mundur dari kawasan pertikaian di Laut Cina Selatan. Provokasi semacam itu sebelumnya diremehkan oleh pemerintahan Duterte, tetapi tidak oleh pemerintahan Marcos,” kata Arugay.
Perselisihan maritim antara Filipina dan China bukan hal baru di Laut Cina Selatan. Tahun lalu saja, Manila mengajukan ratusan keluhan diplomatik ke Beijing. Namun, menurut Manhit dari Stratbase Group, insiden laser menunjukkan adanya pergeseran kebijakan.
Baca Juga: Populasi Penduduk Menurun, China Beri Cuti Pernikahan 30 Hari untuk Tingkatkan Angka Kelahiran
"Ini telah memberanikan perwira tingkat menengah Filipina untuk benar-benar berbicara tentang apa yang terjadi di Laut Cina Selatan. Penjaga pantai kami mulai melaporkan apa yang sebenarnya terjadi," katanya.
Marcos Jr. memang sedang meniti hubungan luar negeri baru dan belum lama ini berkunjung ke Tokyo. Manila dan Tokyo sepakat untuk memperkuat hubungan pertahanan. Selain itu, sekarang juga ada pembicaraan tentang perjanjian trilateral baru antara Jepang, Filipina, dan AS.
"Perjalanan ke Jepang hanya untuk membuka saluran komunikasi, untuk kerja sama pertahanan lebih lanjut, belum ada yang pasti terjadi, tetapi mungkin akan dipercepat, tergantung pada apa yang terjadi di Selat [Taiwan], dan jika China tetap agresif dan mengancam Jepang dan Filipina," kata Arugay.
Dalam dialog di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Marcos Jr. menegaskan kembali pada pendiriannya yang menunjukan tidak pro ke China.
"Saya tidak bekerja untuk Beijing, saya tidak bekerja untuk Washington D.C., saya bekerja untuk Filipina. Saya mempromosikan kepentingan nasional," katanya.***