Network
WARTA PONTIANAK - Perdana Menteri Haiti berencana untuk menyelenggarakan referendum untuk mengubah konstitusi negara itu pada Februari, dan mengadakan pemilihan presiden dan legislatif awal tahun depan.
Rencana ini menyusul ketika negara Karibia itu terus bergulat dengan ketidakstabilan politik yang mendalam.
Ariel Henry, yang dilantik sebagai perdana menteri sementara hanya beberapa minggu setelah pembunuhan Presiden Jovenel Moise pada bulan Juli, mengatakan bahwa ketidakpercayaan adalah salah satu tantangan terbesar yang dia hadapi.
Baca Juga: Gempa Berkekuatan 7,2 Magnitudo di Haiti Tewaskan 304 Orang
"Pilkada harus dilaksanakan secepatnya,” katanya kepada AP dalam wawancara di kediaman resminya.
Komentar Henry datang sehari setelah dia menerbitkan dekrit yang mengumumkan bahwa anggota Dewan Pemilihan Sementara (CEP) telah diberhentikan, sebuah langkah yang menunda pemungutan suara tanpa batas waktu.
Setelah mengembangkan beberapa kalender pemilihan, CEP telah menetapkan putaran pertama pemungutan suara dalam pemilihan presiden dan legislatif, serta untuk referendum konstitusional, pada 7 November.
Tetapi pembunuhan Moise Kane di rumahnya di Port-au-Prince pada 7 Juli membuat negara itu mengalami ketidakstabilan dan ketidakpastian politik yang lebih dalam, sambil meningkatkan kekhawatiran di antara penduduk bahwa kekerasan di ibu kota akan semakin buruk.
Penuntut utama Haiti awal bulan ini juga menuduh Henry terlibat dalam pembunuhan Moise dan meminta perdana menteri didakwa. Tapi Henry dengan keras membantah tuduhan itu dan kemudian memecat jaksa.
Baca Juga: Cerita Pilu Istri Presiden Haiti saat Peristiwa Pembunuhan Suaminya oleh Tentara Bayaran Kolombia
