Network
Turki mengesahkan Undang-undang tahun lalu yang mewajibkan platform media sosial memiliki lebih dari satu juta pengguna untuk memiliki perwakilan hukum dan menyimpan data di negara tersebut. Seperti diketahui, perusahaan media sosial raksasa seperti Facebook, YouTube dan Twitter telah mendirikan kantor di Turki.
Menurut laporan media pro pemerintah setempat, Undang-undang baru akan membuat penyebaran pelanggaran pidana disinformasi dan berita palsu dapat dihukum hingga lima tahun penjara.
"Itu juga akan membentuk regulator media sosial," ujar laporan tersebut.
Baca Juga: Pernah Jadi Informan AS, Ini Kisah Pemimpin ISIS Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi
Hingga saat ini, sebagian besar perusahaan media raksasa di Turki berada di bawah kendali pemerintah setempat, sehingga meninggalkan media sosial merupakan saluran penting bagi suara-suara yang berbeda pendapat.
Laporan Freedom on the Net dari Freedom House, yang diterbitkan pada bulan September 2021 lalu, mencirikan Turki sebagai negara yang tidak bebas, mencatat penghapusan konten yang kritis terhadap pemerintah dan penuntutan orang-orang yang memposting komentar “tidak diinginkan” di media sosial.***
