[OPINI] SDGs Desa dan Rekonstruksi Paradigma Pembangunan Berkelanjutan

Kemendesa PDTT menambahkan poin ke-18 dalam SDGs yang melahirkan SDGs Desa, yakni kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Menurut Menteri Desa PDTT, Ahmad Halim Iskandar, SDGs Desa 18 menjadi upaya untuk mewadahi kearifan lokal masyarakat dan kelembagaan desa yang produktif (Kompas). Gus Menteri menyatakan SDGs Desa akan berkontribusi sebesar 74% terhadap pencapaian TPB. Ada dua aspek SDGs Desa yang diyakini dapat memberikan kontribusi signifikan, yakni aspek kewilayahan dan aspek kewargaan. Menilik fakta kewilayahan, 91% wilayah Indonesia merupakan wilayah desa, sementara berdasar aspek kewargaan, 43% penduduk Indonesia berdomisili di desa dan 6 tujuan SDGs berkait kelindan dengan warga desa.

Dengan demikian, mendaratkan SDGs hingga tingkat tapak merupakan langkah strategis. Setidaknya untuk 2 hal, pertama, SDGs Desa menjadi kendaraan untuk memunculkan karakter budaya nusantara sebagai pijakan paradigma. SDGs Desa dapat menggalang kekuatan untuk mempertahankan identitas Indonesia di tengah deraan globalisasi yang membatasi dan merelatifkan kedaulatan negara serta hegemonik terhadap alam. Kedua, SDGs Desa menjadi tameng perlindungan sumberdaya alam desa dari privatisasi dan eksploitasi.

Baca Juga: Kunjungan Kerja ke Sambas, Dirjen Percepatan PDT Tinjau Pelaksanaan Workshop Ekonomi Kreatif di Desa Nelayan

Dua tujuan tersebut akan sulit terealisasi bila model pendekatan partisipatif tidak diinstitusionalisasi, bukan sekedar partisipasi yang artifisial dan temporer. Jika agenda ini berjalan, SDGs Desa menjadi peluang mengembalikan alam sebagai centrum yang berjalan di atas kearifan budaya nusantara. Perlu diingat, tanpa manusia, alam tetap dapat berkelanjutan, sementara manusia takkan dapat bertahan tanpa alam yang berkelanjutan. ***

*Opini ini merupakan karya dari Mohammad Reza, Aktivis Pemberdayaan dari Lembaga Gemawan