Network
“Uang Rp100 juta tersebut digunakan TI untuk memberangkatkan pendeta-pendeta ke Yerusalem, dan sebesar Rp19.800.000 kepada TM itu digunakan sebagai fee komitmen antara JM, SM dan TM,” ujarnya dalam Konferensi press di Kejati Kalbar, Senin 4 Oktober 2021.
Sementara sisanya dana hibah sebesar Rp121.881.750 tetap dikuasai oleh SM, dan JM dengan besaran masing-masing Rp 99.350.000 dan JM sebesar Rp22.531.750. Sementara dana yang murni untuk pembangunan gereja hanya sebesar Rp57.318.250.
Baca Juga: Berkas Perkara Dugaan Korupsi Mts Ma'arif Putussibau sudah Diterima Kejaksaan
Dugaan korupsi oleh empat tersangka ini mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp241.681.750 berdasarkan audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Kalbar pada September 2021.
“Terhadap para tersangka akan dilakukan penahanan selama dua puluh hari ke depan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kajati Kalbar, Masyhudi mengatakan penetapan status tersangka terhadap empat orang ini berdasarkan sudah cukupnya dua alat bukti yang dikumpulkan oleh pihaknya. Mulai dari temuan adanya bantuan keuangan tersebut tanpa melalui proposal sampai tidak adanya verifikasi.
“Yang lebih tidak benar lagi, uang tersebut dikirim ke rekening pribadi,” ujarnya.
Adanya kasus ini menunjukkan pengelolaan keuangan yang tidak baik. Pemerintah daerah, kata dia semestinya harus transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan daerah.
Hal inipun terpotret dari sejumlah daerah yang dinilainya selama ini belum baik dalam pengelolaan keuangan. Baik dari perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan yang tidak melibatkan masyarakat luas dalam hal pengawasan.
Baca Juga: Kejari Kapuas Hulu Bentuk Tim terkait Dugaan Korupsi Pembangunan Terminal di Bunut Hilir
