Network
WARTA PONTIANAK – Permasalahan honor anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) diduga dihilang oknum Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebanyak Rp82.000.000, akhirnya terselesaikan, setelah permasalahan tersebut diambil alih langsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kayong Utara.
Ketua KPU Kayong Utara, Nur Mus Jaefah mengatakan, terdapat kendala non tahapan yang terjadi di Kecamatan Simpang Hilir, yang dilakukan oleh oknum PPS Desa Nipah Kuning, sehingga mengakibatkan terlambatnya pembayaran honor Petugas KPPS tidak pada waktunya.
Berdasarkan jadwal tahapan penyaluran dana operasional dan honor KPPS, pada 7 Februari 2024, KPU Kabupaten Kayong Utara telah menyalurkan sejumlah anggaran sesuai peruntukannya kepada PPS melalui Rekening Operasional PPS.
“Pada hari itu juga, PPS melakukan pencairan seluruh dana yang ditransfer dari KPU Kabupaten," ungkap Ketua KPU.
Sejumlah dana yang ditransfer tersebut diperuntukan untuk dua pos kegiatan, yakni Honor KPPS dan operasional KPPS untuk pembuatan KPPS serta kebutuhan lainnya.
Proses pembayaran dari PPS kepada KPPS, melalui ketua KPPS dilakukan pada 9 -10 Februari 2024 dengan rincian, untuk honor KPPS baru diberikan setelah kegiatan pemungutan suara selesai atau pada 15 Februari 2024.
“Namun untuk Desa Nipah Kuning, terdapat peristiwa diluar dugaan semua pihak, dimana terdapat keterlambatan pembayaran yang dipicu adanya perilaku Ketua PPS Nipah Kuning, yang diduga melakukan tindakan yang tidak dibenarkan dari ketentuan dalam mekanisme keuangan yang baik dan benar,” tuturnya.
Hal tersebut mengakibatkan honor seluruh anggota KPPS dan Linmas di desa tersebut terlambat disalurkan. Sehingga bermuara adanya peristiwa tuntutan pembayaran oleh para KPPS dan linmas kepada KPU Kabupaten Kayong Utara.
