Network
Lebih jauh dia menyampaikan bahwa pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengendalikan hubungan timbal balik antara aktivitas manusia dengan sumber daya alam, terutama lahan, vegetasi, dan air secara rasional di dalam DAS.
Baca Juga: Bangunan di Atas Daerah Aliran Sungai, Bupati Sanggau Jengkel : Janganlah Tamak
“Semua ini dilakukan untuk mendapatkan manfaat barang dan jasa, sekaligus menjaga kelestarian DAS serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Gusti Hardiansyah juga menjelaskan kondisi aktual terkait pengelolaan DAS. Di antaranya, tidak ada satu pun instansi atau lembaga yang punya otoritas penuh dalam pengelolan DAS dari hulu ke hilir.
“Pemahaman dan kepedulian para pihak, baik pemangku kepentingan maupun pengusaha dan masyarakat masih kurang. Termasuk tumpang tindih peraturan perundangan antar sektor,” beber Gusti Hardiansyah.
Sejatinya, kata Gusti Hardiansyah, kondisi ideal pengelolaan DAS dilakukan secara holistik, multi pihak, lintas sektoral, dan lintas wilayah. “Penguatan peran dan fungsi kelembagaan melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas (KISS) antarstakeholders, serta harmonisasi peraturan perundangan yang mendukung pengelolaan DAS,” kuncinya.
Pada rapat koordinasi yang dimoderatori Sekretaris Forum DAS Kalbar Chatarina Pancer Istiyani ini juga menghadirkan dua pembicara lainnya. Mereka adalah Kepala BPBD Provinsi Kalbar Ansfridus J Andjioe, dan Wahyu Jati dari Balai Pengelolaan DAS Kapuas Direktorat Jenderal PDASRH, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Kepala BPBD Kalbar, Ansfridus J Andjioe dalam paparannya lebih fokus menyoroti peta risiko bencana di Kalimantan Barat. Bencana dimaksud adalah hidrometeorologi.
Baca Juga: BPBD Sanggau Imbau Warga Sepanjang DAS Waspada soal Debit Air Kapuas Yang Terus Naik
Menurutnya, penyebab utama bencana hidrometeorologi adalah perubahan iklim dan cuaca ekstrem. Selain itu, perubahan tekanan udara yang mendadak, dan fenomena El Nino dan La Lina di Samudra Pasifik serta Fenomena Dipole Mode di Samudra Hindia.
