Network
Lembaga Bantuan Hukum Pontianak (LBH Pontianak) secara khusus memberikan materi pendidikan mengenai strategi advokasi dalam perspektif hukum kritis.
Pada kegiatan pendidikan dan pelatihan tersebut, LBH Pontianak diwakili Abdul Aziz, SH, selaku Direktur LBH Pontianak.
Menurutnya, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa keberadaan konsesi perijinan berusaha PT Mayawana Persada (PT MP) di sejumlah desa tersebut, telah melahirkan berbagai masalah yang terus berlarut.
Selain konflik penguasaan atas tanah dan hutan antara masyarakat dengan perusahaan, keberadaannya juga telah menimbulkan sejumlah dampak lingkungan dan sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat.
“Terlebih maraknya intimidasi dan kriminalisasi yang dialami masyarakat. Seperti yang terjadi di Desa Kualan Hilir,” tuturnya.
Baca Juga: 131 Pelajar Ikut Seleksi Beasiswa Pendidikan Tinggi Pemkab Kayong Utara
Salah seorang peserta, Ratius yang mewakili masyarakat Desa Kualan Hilir menyatakan sangat senang dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diprakarsai oleh Link-AR Borneo.
“Saya menyambut baik dan mendukung sepenuhnya kegiatan pendidikan dan pelatihan ini, selain kami bisa memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai hak-hak masyarakat adat sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan negara, kami juga bisa saling mempererat persaudaraan dan persatuan antar desa agar kedepan perjuangan untuk melindungi dan mempertahankan tanah, hutan dan wilayah adat menjadi agenda perjuangan bersama,” kata pria paruh baya yang juga menjabat Kepala Dusun Sabar Bubu-Kualan Hilir.
“Semangat dan antusiasme untuk belajar itulah yang membuat perwakilan dari kampung di setiap dusun di Desa Kualan Hilir menghadirinya, yaitu Meraban, Bagan Poring, Lelayang, Lelayang Mungguk dan Lelayang Batu,” tambah Ratius.
Ia juga menambahkan bahwa pada hari pertama kegiatan, yaitu tanggal 28 Mei 2024, jumlah peserta yang hadir lebih kurang 93 orang. Selanjutnya pada hari kedua, tanggal 29 Mei 2024 saat penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) dan penutupan yang hadir berjumlah 66 orang, dimana semua perwakilan dari desa-desa masih dengan antusias mengikutinya.
