WARTA PONTIANAK - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan jika akibat pandemi Covid-19 jumlah pengangguran di Indonesia bertambah sebanyak 2,67 juta orang dari 7,1 juta orang menjadi 9,77 juta orang atau dari 5,23 persen jadi 7,7 persen.
“Tingkat pengangguran ini, kalau kita lihat tambahan pengangguran akibat adanya Covid-19 adalah 2,67 juta orang,” kata Sri Mulyani pada Senin, 24 November 2020.
Selama periode Agustus 2019 hingga Agustus 2020 pun terdapat tambahan angkatan kerja baru yakni 2,36 juta orang serta penurunan lapangan kerja yang diciptakan oleh Covid-19 adalah 0,31 juta.
Lanjut Sri Mulyani, seperti diberitakan Pikiran Rakyat Bekasi.com berjudul "Pengangguran Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Sri Mulyani: Ini Tantangan"
dari 29,12 juta angkatan kerja yang terdampak Covid-19, sebanyak 2,56 juta orang merupakan pengangguran 0,7 juta orang itu bukan angkatan kerja, 1,77 juta orang sementara tidak bekerja, dan 24 juta orang bekerja namun dengan jam yang lebih rendah.
Baca Juga: Ekonomi Indonesia Kian Memburuk, Sri Mulyani: Kita harus Berhutang ke Negara Lain
“Jadi tentu ini akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan mereka. Ini tantangan yang harus kita selesaikan,” tutur Sri Mulyani.
Sri Mulyani menjelaskan jumlah pengangguran yang bertambah berimplikasi pada berkurangnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang sebetulnya mencapai 10,69 persen namun dengan adanya bansos maka berkurang menjadi 9,69 persen.
“Adanya perlindungan sosial maka kita bisa menurunkan dampak buruk dari yang seharusnya 10,96 persen menjadi 9,69 persen,” ujarnya.
Baca Juga: Kampung di Cianjur Ini Berlakukan Karantina Wilayah Setelah 18 Orang Warganya Positif Covid-19
“Ini lebih rendah 1,5 persen. Itu suatu angka yang cukup signifikan,” ucapnya.
Selain itu, Sri Mulyani menyebutkan tingkat kesejahteraan yang menurun juga tercermin dari banyaknya masyarakat yang saat ini beralih dari sektor formal ke informal yakni dari 44,12 persen turun ke 39,53 persen.
“Mereka kemudian menjadi pekerja di sektor informal sehingga pekerja di sektor informal naik dari 55,8 persen menjadi 60,4 persen,” tuturnya.***