WARTA PONTIANAK - Polisi membekuk seorang oknum pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang diduga melakukan pemerasan terhadap seorang anggota Polri hingga sebesar Rp2,5 miliar.
Ketua dari Tameng Perjuangan Rakyat Anti Korupsi (TAMPERAK) berinisial KPN (36) diamankan di Jalan Palem V, Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
"Pelaku yang diduga melakukan pemerasan terhadap anggota Polri awalnya meminta sampai Rp2,5 Miliar. Yang bersangkutan ini adalah Ketua DPP TAMPERAK," tutur Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Hengki Haryadi seperti dikutip PMJ News, Selasa 23 November 2021.
Baca Juga: Pelaku Penyebar Seruan Jihad via WhatsApp Diketahui Konsumsi Obat Penenang
Menurutnya, aksi kejahatan KPN terendus saat memeras anggota Satgas yang menangani pembegalan terhadap karyawati Basarnas beberapa waktu lalu.
Hengki melanjutkan, penanganan kasus begal berkembang ke kasus narkoba. Lima orang pengguna narkoba diringkus, namun empat diantaranya dikirim ke panti rehabilitasi.
Ia menyebut, KPN menilai keputusan itu melanggar SOP (Standar Operasional Prosedur).
"Dianggap yang bersangkutan ini melanggar SOP. Dan terus dilakukan dengan membawa nama petinggi negara maupun TNI-Polri dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah uang," ujarnya.
Baca Juga: Polisi Buru Notaris Erwin Ridwan dalam Kasus Mafia Tanah Nirina Zubir
Kemudian, kata dia, KPN sempat mengancam melalui media elektronik. Pelaku tiba-tiba membandingkan penanganan kasus serupa di beberapa daerah seperti Medan maupun Jakarta.
Melalui cara itulah pelaku memeras. Berbagai tudingan dilontarkan KPN, tetapi tidak ada satupun yang terbukti. Bahkan, pelaku menyebut, anggota Polres Jakpus telah diperiksa Bid Propam.
"Tidak ada suap-menyuap. Itu adalah anggota satgas kami dan ini justru menjadi korban pemerasan terhadap LSM itu," paparnya.
Baca Juga: Polisi Buru Bandar Narkoba Penabrak Anggota Polres Metro Jakarta Pusat
Hengki kembali mengungkapkan, berdasar penyelidikan, kasus pemerasan diduga tidak hanya terjadi di Jakarta Pusat. Melihat dari modusnya, pelaku awalnya menyambangi instansi-intansi guna memberikan pernyataan yang mendeskriditkan instansi maupun pimpinan lembaga.
Selain itu, tujuan dari pelaku yaitu melakukan pemerasan. Atas perbuatan pelaku dijerat Pasal 368 dan 369 KUHPidana dan atau pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE.
"Pelaku menakut-nakuti intansi pemerintah, TNI maupun Polri bisa melihat mendiskriditkan pimpinan TNI maupun Polri. Ternyata di balik itu yang bersangkutan melakukan pemerasan," pungkasnya.***