Network
WARTA PONTIANAK - Operasi Trikora dalam membebaskan Irian Barat dari cengkraman Belanda, merupakan perjuangan yang panjang dan melibatkan semua potensi Nasional.
Baca Juga: AS Dakwa 3 Pria atas Tuduhan Pembunuhan Ahmaud Arbery
Salah satu rentetan peristiwa itu ialah, ketika ditolaknya usul rencana Belanda di PBB untuk melaksanakan penyelesaian Irian Barat dengan cara dekolonisasi dan Internasionalisasi, maka dalam hal ini Belanda telah menggunakan akal liciknya dengan dalih "penentuan nasib” sendri.
Hal ini dijelaskan dalam buku 25 Tahun Trikora yang dicetak pada 1988 dan diterbitkan oleh Yayasan Badan Kontak Keluarga Besar Perintis Irian Barat.
Belanda melakukan usaha-usaha separatisme dengan membentuk Dewan Papua yang dipimpin oleh seorang pegawai Belanda pada 5 April 1961 dengan perlengkapan "Bendera Papua” dan ”Lagu Kebangsaan Papua” yang kemudian membentuk dan memproklamasikan negara boneka "Negara Papua”.
Tindakan Belanda tersebut, merupakan suatu penipuan besar terhadap bangsa Indonesia dan dunia umumnya, dan juga bertentangan dengan propaganda Belanda sendiri, tentang hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Irian Barat.
Baca Juga: 2 PMI Asal Sulawesi Diserahkan ke KKP PLBN usai Jalani Isolasi di RSB Badau
Oleh karena itu, atas tindakan Belanda tersebut menyebabkan kemarahan rakyat Indonesia sampai kepada puncaknya. Karena dengan rencana pembentukan ”Negara Papua”. Pertanda bahwa Belanda telah menempatkan Irian Barat di luar Republik Indonesia, dan hak serta kedaulatan Indonesia atas wilayahnya sebagai negara kesatuan dari Sabang ke Merauke benar-benar diganggu.
Hal ini diperhebatnya aksi-aksi konfrontasi terhadap Belanda, maka Belanda mempercepat pelaksanaan yang disebut ”self determination” dengan membentuk Komite Nasional pada 19 Oktober 1961, dimana dalam komite itu beranggotakan hampir mencapai 80 orang, termasuk anggota Dewan Papua.
Kepada Dewan Papua, Komite telah menyampaikan pernyataan sebagai berikut.
