Network
WARTA PONTIANAK – Kelompok Usaha Bakrie (KUB) terus berupaya mendukung pemerintah untuk bisa meningkatkan perekonomian negara, salah satunya melalui Mineral dan Batubara (Minerba).
KUB melalui PT Kaltim Prima Coal dan Arutmin yang merupakan dua unit usaha PT Bumi Resources (BUMI), menjadi penyumbang royalti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) terbesar yakni mencapai Rp9 triliun di tahun 2020 dari Minerba.
Jika ditambah pajak, maka BUMI Grup masuk dalam 31 perusahaan top pembayar pajak terbesar di Indonesia.
Perusahaan pertambangan bisa memberikan dampak positif terhjadap ekonomi Indonesia, selain dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan devisa negara, juga melalui pembayaran PNPB.
Baca Juga: Pemerintah akan Naikkan Tarif Pajak untuk Orang Kaya yang Berpenghasilan di Atas Rp5 Miliar
Tertuang dalam UU RI No.20 Tahun 2017 tentang PNPB, PNPB adalah seluruh pemerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
Produsen batu bara terbesar di Indonesia ini setiap tahunnya memproduksi kisaran 80-85 juta ton, jauh lebih besar dibandingkan perusahaan serupa. Dan tahun ini, BUMI membidik produksi batubara bisa meningkat menjadi 85-90 juta metric ton.
Selain itu, Bumi Resources juga menjadi penyumbang besar dalam royalti dan devisa hasil ekspor.
"Bumi Resources termasuk kontributor royalti terbesar di Indonesia bisa mencapai Rp 9 triliun hanya royalti. Kalau mau ditambahkan pajak, maka kami juga termasuk top 31 pembayar pajak terbesar di Indonesia," jelas Direktur dan Corporate Secretary Bumi Resources Dileep Srivastava, Dileep Srivastava, Senin 31 Mei 2021.
Baca Juga: Akhirnya KPK Tetapkan Enam Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Ditjen Pajak
Sebagai perbandingan royalti yang dibayarkan oleh Bumi Resources, jauh lebih besar daripada royalti PT Freeport Indonesia maupun perusahaan batu bara lainnya. Dileep mengatakan besarnya kontribusi batu bara pada penerimaan negara, masih melebihi hasil tambang lainnya seperti nikel, zinc, maupun emas.
Hal ini pun terlihat dari PNBB yang dicatatkan oleh pemerintah, sepanjang 2020 ESDM mencatat PNBP mencapai Rp34,6 triliun melebihi dari target Rp31,41 triliun. Dari jumlah tersebut sekitar 85% berasal dari sektor batu bara sendiri hampir Rp30 triliun.
Baca Juga: Pembiayaan Program Penanganan Pandemi Covid-19, Joe Biden akan Naikan Pajak untuk Orang Kaya di AS
KUB melalui BUMI juga berkomitmen mendukung Pemerintah program gasifikasi batubara dan diperkirakan akan dimulai 2025. Untuk gasifikasi menurutnya baru akan mulai memasok untuk proyek hilirisasi batu bara tersebut baru dimulai paling cepat pada 2023-2024. Sementara untuk proyek gasifikasi yang melibatkan salah satu anak usahanya, Arutmin Indonesia masih dalam tahap pre-studi kelayakan dan diperkirakan baru dimulai 2025. ***
